POJOKSATU.id, JAKARTA— Sikap Pemerintah Pusat di bawah kendali Presiden Prabowo yang tak kunjung membuka kran bantuan asing untuk tiga provinsi di Pulau Sumatera, menuai kritik.
Sikap ini dinilai berlawanan dengan kemanusiaan yang tak mengenal batas negara. Bantuan asing ini bukanlah aib bagi Pemerintahan Prabowo Subianto.
“Bantuan asing itu bukan aib. Kemanusiaan mestinya tidak kenal batas negara dan tidak semestinya dibebani dengan istilah harga diri,” ujar Pengamat Politik Adi Prayitno lewat akun X miliknya, Senin (15/12).
Adi berpandangan, jika kekhawatiran pemerintah berkaitan dengan potensi intervensi asing, hal tersebut dapat diantisipasi melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Tito Bantah Pemerintah Lamban Tangani Banjir Sumatra, Sebut Yang Penting Aksi, Bukan Talk Show!
“Kalau khawatir diintervensi, tinggal diperketat saja pelaksanaannya seperti apa,” katanya.
Menurutnya, aspek teknis dan mekanisme distribusi bantuan dapat diperjelas tanpa harus menutup diri dari solidaritas internasional.
Adi menegaskan dirinya hanya ingin menyumbangkan pemikiran sebagai warga negara yang berharap penanganan kemanusiaan dapat dilakukan secara optimal.
Bencana Sumatera di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumut dan Sumbar telah menewaskan 1.016 orang hingga Minggu (14/12). Sementara jumlah warga yang hilang mencapai 212 orang.
Sementara warga yang mengungsi mencapai 624.670 orang.
Minta Bantuan PBB
Sementara itu, Pemerintah Aceh resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk turut terlibat dalam upaya penanganan pascabencana banjir dan longsor.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).
MTA menyebutkan, saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh.
Keikutsertaan lembaga beserta relawannya tersebut tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.***




