POJOKSATU.ID - Bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan dikembalikan oleh Pemerintah Kota Medan.
Keputusan ini menuai sorotan publik karena dilakukan di tengah kondisi darurat, saat ribuan warga terdampak banjir masih membutuhkan bantuan pangan.
Wali Kota Medan Rico Waas membenarkan pengembalian bantuan tersebut.
Baca Juga: 5 Solusi Bagi Guru Bersertifikasi yang TPG Triwulan 3 dan 4 Belum Cair hingga Bulan Desember Ini!
Ia menyebut langkah itu diambil karena pemerintah pusat belum membuka akses penerimaan bantuan dari pihak luar negeri.
“Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab,” ujar Rico, dikutip dari Kompas, 18 Desember 2025.
Menurut Rico, Pemerintah Kota Medan tidak memiliki kewenangan untuk menerima bantuan asing tanpa keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Ramai Klaim TPG THR 100 Persen Sudah Cair, Simak Isi Email Balasan Kemenkeu Prime
Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan inisiatif pemerintah daerah semata.
“Jadi kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima,” ucap Rico, dikutip dari Kompas, 18 Desember 2025.
Rico juga mengakui bahwa pengembalian bantuan beras dari UEA dilakukan setelah adanya teguran dari pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara.
Namun, ia enggan merinci bentuk teguran tersebut dan hanya menekankan bahwa langkah itu diambil berdasarkan aturan yang berlaku.
“Intinya memang kami sudah cek regulasi dan penyampaian. Kami koordinasi ke BNPB dan Kementerian Pertahanan. Melalui koordinasi itu, bantuan ini tidak diterima,” katanya.
Keputusan pengembalian bantuan asing ini memicu kritik di tengah masyarakat.
Pasalnya, banjir yang melanda Kota Medan dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara telah menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda dan kesulitan memenuhi kebutuhan.
Sejumlah pihak menilai, penolakan bantuan tersebut mencerminkan persoalan koordinasi dan birokrasi yang kaku di saat kondisi darurat.
Bantuan yang sejatinya bersifat kemanusiaan justru terhambat oleh keputusan politik dan administrasi.
Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyatakan Indonesia mampu menangani bencana tanpa bantuan asing.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh sejumlah pemimpin negara yang menawarkan bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Baca Juga: Tambah Lagi Daerah yang Cairkan TPG 100 Persen Tahun 2025, CEK Daftarnya!
Prabowo mengatakan, Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern Anda, kami mampu.
"Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Pernyataan tersebut kini kembali disorot setelah fakta penolakan bantuan beras dari UEA mencuat ke publik.
Baca Juga: Rekening Bansos Jangan Dipakai Transaksi Harian, Ini Alasan Pentingnya
Sebagian masyarakat mempertanyakan klaim “mampu” yang disampaikan pemerintah.
Sementara di lapangan masih banyak korban bencana yang bergantung pada bantuan logistik.
Pengamat kebijakan publik menilai, sikap menutup diri terhadap bantuan internasional berpotensi menimbulkan kesan.
Bahwa pemerintah lebih mengedepankan citra ketimbang kepentingan korban bencana.
Terlebih, bantuan yang dikembalikan bukan berupa dana, melainkan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan warga.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Apresiasi Peran Perempuan Lewat Ajang Perempuan Inspiratif 2025
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat terkait kemungkinan dibukanya kembali akses bantuan asing jika situasi memburuk.
Sementara itu, masyarakat korban banjir di Medan hanya bisa berharap distribusi bantuan dalam negeri benar-benar mencukupi dan tepat sasaran.***
