POJOKSATU.id, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan program bantuan sosial (bansos) beras 10 kg yang dimulai di era Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sebanyak 160.000 ton beras akan disalurkan pada Januari 2025, menyasar 16 juta penerima.
Menurut Zulkifli, keputusan ini diambil untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan beras nasional dengan produksi dalam negeri.
"Pada Januari hingga Februari, produksi beras nasional berada di bawah kebutuhan rata-rata 2,6 juta ton," ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan bahwa stok Bulog yang tersedia saat ini mencapai 3 juta ton. Dengan bantuan pangan, stok akan berkurang hingga 620.000 ton dalam dua bulan ke depan.
Kebijakan ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan beras, menekan kenaikan harga, dan mengendalikan inflasi.
Selain bansos beras, pemerintahan Prabowo juga akan melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Tujuannya adalah untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus menjaga daya beli.
Melanjutkan program ini juga menjadi salah satu permintaan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya berakhir.
"Nanti kalau ketemu Presiden terpilih, sampaikan ke Pak Prabowo, tolong program ini dilanjutkan. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas," ujar Jokowi dalam sebuah kesempatan.
Langkah pemerintah Prabowo ini dinilai penting untuk menstabilkan kondisi pangan nasional di tengah fluktuasi harga beras. Dengan memastikan keberlanjutan program bansos dan stabilisasi pasokan, masyarakat diharapkan tetap mendapatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau.
Program bansos beras yang menjadi warisan era Jokowi ini menunjukkan komitmen pemerintahan baru dalam mempertahankan kebijakan pro-rakyat di bidang pangan. ***
