POJOKSATU.ID - Di tengah tragedi banjir 2025 yang menelan lebih dari empat ratus korban jiwa, perdebatan soal lingkungan dan politik kembali mencuat.
Salah satu isu yang ramai dibicarakan publik adalah bagaimana sebagian pihak berupaya menjaga citra politik, khususnya menyangkut nama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
dikutip pojoksatu.id dari (Instagram @standupidn)
Pembahasan seputar reputasi itu dinilai sebagian pengamat lebih dominan dibandingkan fokus penanganan dan evaluasi bencana.
Arah pembelaan yang muncul juga menarik perhatian. Salah satunya adalah argumen bahwa banjir besar yang terjadi pada 2025 tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya, terutama periode 2009.
Kritik publik muncul karena kerusakan hutan tidak terjadi secara mendadak.
Banyak analis lingkungan menyebut bahwa degradasi ekologis merupakan proses panjang, hasil dari akumulasi kebijakan lintas tahun, bukan efek instan seperti memasak mi dalam satu menit.
Narasi lain yang ikut diangkat adalah soal potongan video dokumenter yang pernah menampilkan Zulkifli Hasan pada 2013.
Sebagian pihak menilai tayangan tersebut dipotong dan disunting sehingga tidak menunjukkan konteks utuh.
Terlepas dari perdebatan itu, perhatian publik justru tertarik pada fenomena unik isu lingkungan yang kompleks malah bergeser menjadi perdebatan tentang teknik editing video dan industri film Hollywood.
Situasi tersebut menimbulkan ironi. Ketika diskusi lingkungan mendesak perbaikan kebijakan, sebagian pembelaan justru bergeser ke ranah sinematik.
Publik menilai bahwa esensi persoalan—yaitu kerusakan hutan, tata kelola lahan, dan mitigasi bencana seakan tergeser oleh perdebatan soal siapa memotong video dan bagaimana narasi film dibangun.
Di sisi lain, sejumlah pihak juga menyinggung kebijakan masa lalu yang diklaim positif, seperti program penanaman satu miliar pohon atau moratorium pembukaan lahan.
Program tersebut sempat menjadi sorotan dan dipuji sebagai upaya pemulihan lingkungan.
Namun kritik juga muncul karena di periode yang sama terdapat pengakuan dari pelaku usaha yang menyebut pernah terlibat dalam praktik pembukaan lahan besar-besaran.
Perbedaan narasi ini memunculkan kesan paradoks: ada yang menanam pohon, ada pula yang menebang pada waktu hampir bersamaan.
Perdebatan yang semakin melebar ini memperlihatkan pola lama dalam isu lingkungan di Indonesia ketika bencana terjadi, tanggung jawab dianggap kolektif, tetapi citra politik sering kali tetap dijaga secara personal.
Akibatnya, diskusi substantif mengenai akar masalah mulai dari tata ruang, kerusakan hutan, hingga perubahan iklim sering tertutupi oleh perdebatan narasi yang bergerak ke arah lain.
Di tengah situasi ini, netizen merespons dengan satir.
Pertanyaan muncul jika persoalan lingkungan bisa dibantah dengan alasan teknik editing film, jurus sinematik apa lagi yang akan digunakan politisi lain di masa depan?
Apakah akan menyalahkan sudut kamera ketika menampilkan kerusakan hutan? Menuding cuaca ekstrem sebagai hasil rekayasa digital?
Baca Juga: Setelah Diperjuangkan, Tunjangan Sertifikasi PPPK Paruh Waktu Diberikan, Tapi Wajib Penuhi 8 Syarat!
Atau mengubah lahan gambut menjadi aset digital untuk menepis tuduhan kerusakan?
Yang jelas, tragedi banjir besar seharusnya menjadi momentum evaluasi serius, bukan sekadar pertarungan narasi.
Lingkungan hidup membutuhkan kebijakan nyata, bukan efek khusus.***
