POJOKSATU.ID - Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming ke sejumlah posko pengungsian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara pada Kamis 4 Desember 2025.
Kembali menyoroti buruknya penanganan bencana banjir yang sudah berhari-hari melumpuhkan wilayah tersebut.
Meski Gibran meminta agar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia diprioritaskan.
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi pengungsian jauh dari layak.
Di Posko Pengungsian Kelurahan Salareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Gibran menekankan pentingnya perhatian khusus bagi para kelompok rentan.
Namun seruannya justru menguak realitas bahwa kebutuhan dasar warga masih belum terpenuhi.
“Ini mohon diperhatikan, tendanya, makan tiga kali sehari, air bersih,” kata Gibran, dikutip dari Kompas, 5 Desember 2025.
Baca Juga: Beasiswa SISGP 2026! Kesempatan Emas Mahasiswa Indonesia Kuliah Master di Swedia
Perintah itu sekaligus memperlihatkan bahwa hingga kedatangannya, logistik dan fasilitas masih jauh dari standar minimum.
Kritik pun muncul karena apa yang disampaikan Gibran semestinya bukan lagi sekadar imbauan pada hari-hari kritis seperti ini.
Melainkan tindakan nyata yang seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak awal bencana terjadi.
Banyak warga masih tidur berhimpitan, sanitasi buruk, dan akses air bersih tidak merata di sejumlah titik pengungsian.
Situasi serupa juga terlihat ketika Gibran melanjutkan kunjungannya ke Desa Batu Hula, Sumatera Utara.
Ia kembali meminta agar para lansia, difabel, dan ibu hamil diperhatikan.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah pusat baru menyadari lemahnya penanganan kelompok rentan setelah kondisi pengungsian menuai kritik luas.
Di posko tersebut memang ada tim dokter yang berjaga 24 jam, namun itu belum mampu menutupi berbagai kekurangan logistik yang terus dikeluhkan warga.
Banyak pengungsi menilai bantuan hadir tanpa pemerataan yang jelas.
Beberapa menerima makanan cukup, sementara lainnya harus menunggu distribusi datang tanpa kepastian.
Gibran juga menyinggung percepatan pemulihan infrastruktur seperti akses jalan, jembatan, listrik, hingga distribusi BBM.
Namun janji-janji tersebut terdengar seperti repetisi komitmen pemerintah pada bencana-bencana sebelumnya.
Sementara di lapangan penanganan berjalan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Baca Juga: Ramai Soal TPG, Guru Non ASN Sudah Jelas Dapat 2 Juta, PPPK Paruh Waktu Masih Menunggu Kepastian
“Ini adalah perintah langsung dari Pak Presiden,” kata Gibran.
Pernyataan yang justru memunculkan pertanyaan.
Mengapa langkah-langkah dasar baru diinstruksikan setelah kerusakan sudah meluas dan warga terpaksa bertahan dalam kondisi tidak layak?
Di tengah situasi darurat ini, masyarakat Sumatera kembali merasakan pola yang berulang.
Pemerintah bergerak setelah dampak bencana meluas, bukan sebelum atau saat potensi bahaya sudah terlihat.
Kunjungan pejabat, termasuk Wapres, seringkali berakhir hanya dengan arahan tanpa percepatan nyata di lapangan.
Kunjungan Gibran seolah mengonfirmasi satu hal: bahwa negara belum sepenuhnya hadir di posko-posko pengungsian.
Baca Juga: Banten Kirim Rp3 Miliar dan Logistik Besar-Besaran untuk Sumut, Sumbar, dan Aceh
Warga masih menunggu tindakan konkret, bukan sekadar janji pemulihan yang tak kunjung diwujudkan.
Dengan kondisi pengungsian yang tetap memprihatinkan, pertanyaan besar pun muncul.
Sampai kapan kelompok rentan akan terus menjadi korban dari lambannya penanganan bencana?***
