POJOKSATU.ID - Penanganan banjir di dua desa di wilayah Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu kembali disorot setelah Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi, menegur langsung Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam sebuah panggilan video yang bocor ke publik.
Dedi terlihat menghubungi Lucky dari Bandara Sibolga, Sumatera Utara, untuk mempertanyakan penanganan banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
Banjir rob yang menjadi "langganan tahunan" seolah tak pernah menemukan titik terang.
Baca Juga: Media Sosial Heboh! Aktivis Kendeng Diadukan ke Polisi, Diduga Halangi Tambang, Warga Tak Terima!
Kondisi itu membuat Dedi menyampaikan kekesalannya.
“Kalau saya tuh enggak mau terus-terusan. Harus ditangani dengan baik dan terselesaikan,” ujar Dedi, dikutip dari Kompas, 5 Desember 2025.
Nada kritik ini mencerminkan kejengkelan pemerintah provinsi terhadap masalah klasik yang tak kunjung diatasi di tingkat kabupaten.
Lucky Hakim menjelaskan bahwa banjir kali ini lebih parah karena kombinasi rob yang berulang dan luapan air dari hilir sungai.
Baca Juga: Fakta Mengerikan Terbongkar! Kayu Banjir Sumatra Ternyata Dipotong Rapi, Siapa Mafia di Baliknya?
Pemkab, kata Lucky, sebenarnya sudah melakukan pengerukan sungai.
Namun pekerjaan terhenti lantaran ratusan warga di bantaran sungai menolak direlokasi.
Kendati wilayah tersebut jelas rawan dan menghalangi pengerjaan teknis.
“Ini ada kendala juga ketika kami rapat dengan BBWS dan PU pusat. Ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai dan mereka enggak mau pindah,” ujar Lucky.
Pernyataan ini menandakan adanya konflik antara kebutuhan penanganan banjir dengan kepentingan sebagian warga, yang menyebabkan proyek mitigasi terhambat.
Kendala lain yang disorot adalah keberadaan lahan milik sebuah koperasi yang berada di sekitar area tanggul.
Akses jalan menuju rumah warga melewati lahan tersebut, sehingga penggunaannya memerlukan izin.
Proses legalitas ini pun dinilai memperlambat penanganan banjir.
Baca Juga: Warga Heboh! Kayu Banjir Longsor dari Tapsel dan Sibolga Terbawa Hingga ke Pesisir Nias Selatan
Mendengar penjelasan belang-belang itu, Dedi langsung meminta agar warga bantaran sungai didata segera.
Dan memerintahkan bupati mengirim daftar 200 rumah yang terdampak untuk diberikan bantuan kontrakan sementara.
“Nanti saya kasih bantuan Rp 10 juta per kepala keluarga untuk mereka kontrak dulu di tempat lain,” tegas Dedi.
Namun bantuan tersebut dinilai sebagian pihak hanya solusi sementara, bukan strategi jangka panjang untuk mengakhiri siklus banjir tahunan.
Baca Juga: Gaji PNS Lombok Tengah Ditunda! Ribuan ASN Panik, Ini Penyebab Aslinya
Terkait lahan koperasi, Dedi meminta Lucky segera menemui pihak pemilik.
Ia bahkan menawarkan agar lahan tersebut dihibahkan ke Pemprov untuk segera ditinggikan guna memperkuat struktur penahan banjir.
Namun, usulan Dedi dianggap menekan pihak koperasi tanpa solusi konkret terkait mekanisme kepemilikan dan kompensasi.
Pernyataan Dedi yang paling disorot adalah kritiknya terhadap perilaku warga.
“Jangan cerita-cerita, nangis-nangis, drama-drama bencana, tetapi ketika diberikan solusi, susahnya luar biasa masyarakatnya,” katanya.
Komentar bernada keras itu dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kurang empati terhadap warga yang kehilangan rumah dan sumber penghidupan akibat banjir.
Dengan berbagai hambatan teknis dan sosial yang mengemuka, penanganan banjir di Indramayu.
Kembali mencerminkan ketidakefektifan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat.
Alih-alih menemukan solusi menyeluruh, kesan saling menyalahkan justru semakin menonjol di tengah penderitaan warga yang terus direndam air rob.***
