POJOKSATU.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi sorotan publik terkait keputusan pemerintah yang tidak menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Penjelasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
Prabowo mengungkapkan masih ada pihak yang mempertanyakan alasan pemerintah tidak menaikkan status bencana tersebut menjadi bencana nasional.
Baca Juga: Kabar Terbaru Awal Tahun! Gaji PNS dan PPPK 2026, Masih Pakai Aturan Lama, Ini Daftar Rinciannya
Menurutnya, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kemampuan negara dalam menangani situasi darurat yang terjadi.
“Indonesia memiliki 38 provinsi. Bencana ini berdampak pada tiga provinsi. Masih ada 35 provinsi lain yang juga harus menjadi perhatian,” kata Prabowo, dikutip pojoksatu.id dari YouTube sekretariat Presiden.
Ia menegaskan, tidak ditetapkannya status bencana nasional bukan berarti pemerintah menganggap enteng musibah yang terjadi.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah memandang bencana banjir dan longsor di Sumatera sebagai persoalan yang sangat serius dan harus ditangani secara maksimal.
Prabowo menyebut, selama negara masih mampu menangani bencana di wilayah terdampak dengan sumber daya yang ada, maka penetapan status bencana nasional belum diperlukan.
Ia menilai, pemerintah pusat dan daerah masih memiliki kapasitas untuk bergerak cepat dalam memberikan bantuan dan melakukan pemulihan.
Sebagai bukti keseriusan pemerintah, Prabowo memaparkan keterlibatan langsung jajaran kabinet dalam penanganan bencana.
Ia menyebut, saat rapat berlangsung, sedikitnya 10 menteri berada di Aceh untuk menangani dampak banjir dan longsor.
Sementara dua menteri lainnya berada di Aceh Utara, dan sejumlah menteri lain juga sedang bertugas di daerah terdampak lainnya.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2026 Belum Ada Kepastian, MenPAN RB Buka Suara Soal Pemetakan Kebutuhan ASN
“Ini menunjukkan negara hadir. Seluruh kabinet bekerja, bukan hanya satu dua orang,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup pintu terhadap bantuan dari pihak mana pun, termasuk bantuan dari luar negeri.
Menurutnya, kerja sama dan solidaritas tetap dibuka selama bertujuan membantu percepatan penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Baca Juga: Aksi Kemanusiaan ASN Donggala, Berhasil Kumpulkan Rp300 Juta untuk Bantu Korban Bencana di Sumatra
Namun demikian, Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada kemampuan dan kedaulatan nasional.
Pemerintah ingin memastikan setiap langkah penanganan bencana dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan baik.
Prabowo juga menyinggung bahwa pemerintah saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan kebencanaan di kabupaten dan provinsi lain.
Karena itu, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kondisi nasional secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu wilayah.
Ia meminta masyarakat memahami bahwa penetapan status bencana nasional bukan satu-satunya indikator keseriusan negara.
Yang terpenting, kata Prabowo, adalah kecepatan respons, ketepatan bantuan, dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat yang terdampak.***
