POJOKSATU.id - Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online (ojol) membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar menuai kontroversi.
Menurut Bahlil, ojol dianggap sebagai kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria penerima subsidi, yang dikhususkan bagi kendaraan pelat kuning atau transportasi umum.
“Enggak (masuk kriteria). Ojek dia kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita (ojek) yang bawa motornya.
Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini disubsidi?” ujar Bahlil.
Jika kebijakan ini diterapkan, dampaknya akan signifikan, terutama pada sektor transportasi umum.
Pengemudi ojol kemungkinan besar akan terpaksa membeli BBM non-subsidi seperti Pertamax, yang harganya lebih mahal.
Hal ini diperkirakan memicu kenaikan tarif ojol yang berpotensi memberatkan masyarakat pengguna jasa transportasi ini.
Baca Juga: Pemkot Bandung Pastikan Keakuratan BBM SPBU Lewat Uji Tera Jelang Nataru
Anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi membawa dampak buruk pada transportasi publik dan ekonomi masyarakat kecil.
“Kebijakan ini harus dikaji ulang secara mendalam,” tegas Abdul.
Menurut Abdul, masyarakat kecil sangat bergantung pada layanan ojol, baik sebagai pengguna maupun pengemudi.
“Dampak yang terjadi adalah akan ada kenaikan biaya operasional,” lanjutnya.
Data tahun 2022 mencatat bahwa 30-40 persen biaya operasional pengemudi ojol berasal dari pengeluaran BBM.
Baca Juga: UPDATE PERTAMINA! Harga BBM Pasca Pilkada, Pertalite dan Biosolar Tak Berubah!
Jika subsidi dihapus, tarif layanan ojol diprediksi akan naik, yang pada akhirnya memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
Abdul menambahkan bahwa sekitar 80 persen pengguna ojol berasal dari kalangan berpendapatan rendah, sehingga peralihan moda transportasi mungkin terjadi jika kebijakan ini diterapkan. ***
