POJOKSATU.id, JAKARTA-- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa pernah mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah.

Dia juga menyoroti fakta banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di pusat di Jakarta, tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil.

Bahlil juga menegaskan pemerintah terus memperbaiki tata kelola pertambangan nasional dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Dua hal yang jadi pokok sorotan Bahlil dalam melakukan tata kelola pertambangan, yaitu penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban negara menjaga kelestarian lingkungan.

Baca Juga: Kunjungi Garoga, Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Sumut Cukup, Isi Bensin Tak Pakai Barcode ke SPBU

Bahlil memaparkan pernah mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Dia menyoroti fakta banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di pusat di Jakarta, tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil.

"Sebagai Menteri ESDM, kami telah mengubah Undang-Undang Minerba. Sekarang, Pak Ketua DPD, banyak tambang-tambang yang kemarin saya cabut izin usahanya dan hampir sebagian besar perusahaan tambang itu kantornya ada di Jakarta," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Selain penertiban administratif, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: 321 Daerah Usulkan Tambahan TPG 100 Persen ke Kemenkeu, Simak Daftar Lengkapnya, dari Sumatera Hingga Papua

Berbekal pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dan perkayuan, dia memahami pengusaha memang butuh keuntungan besar.

Namun, sebagai pejabat negara, Bahlil mengingatkan agar eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan alam secara membabi buta.

"Dalam mengelola pertambangan, kita harus berwawasan lingkungan. Jangan lagi kita meninggalkan sejarah kelam bagi anak cucu kita," tegas Bahlil.

Dia juga menyadari penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku usaha.

Meski demikian, dia meminta semua pihak menerima konsekuensi tersebut sebagai pilihan mutlak untuk melestarikan alam.***