POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam mempercepat agenda energi bersih nasional.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Presiden menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi.

Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat peralihan dari energi berbasis fosil menuju energi baru terbarukan.

Baca Juga: Anies Baswedan Desak Pemerintah Prabowo Keluar dari Board of Peace, Singgung Serangan Trump ke Iran

Bahlil menjelaskan bahwa rapat terbatas tersebut membahas secara khusus implementasi energi bersih di Indonesia, termasuk rencana besar pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya ada lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan.”

“Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan,” ujar Bahlil dikutip Pojoksatu.id dari esdem.go.id 6/3/2026.

Baca Juga: Rekening TPG Belum Muncul di Info GTK Meski Data Valid, Guru Perlu Pahami Proses Pembuatan oleh Sistem Pusat

Menurutnya, percepatan transisi energi tidak hanya berkaitan dengan target penggunaan energi hijau.

Tetapi juga berdampak pada efisiensi keuangan negara, khususnya dalam mengurangi beban subsidi energi.

“Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi.”

Baca Juga: Komisi II DPRD Jabar Soroti Penempatan Tenaga Tak Sesuai Keahlian di BPTPH Cianjur

Ia menjelaskan, penggantian pembangkit listrik tenaga diesel menjadi tenaga surya dinilai mampu memberikan efisiensi signifikan terhadap subsidi listrik nasional.

“Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” tambah Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo disebut memberikan arahan tegas agar implementasi program transisi energi dilakukan secepat mungkin.

“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama.”

“Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” sebut Bahlil.

Baca Juga: Anies Baswedan Desak Pemerintah Prabowo Keluar dari Board of Peace, Singgung Serangan Trump ke Iran

Target implementasi program ini juga dinilai cukup ambisius. Presiden bahkan meminta agar program percepatan transisi energi bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat.***