POJOKSATU.ID- Ketika anggaran daerah mulai memasuki zona surut provinsi harus menyesuaikan diri.
Begitu pula yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Untuk tahun anggaran 2026, KDM memilih optimisme dalam keterbatasan memaksa birokrasi.
Baca Juga: Kronologi Pembunuhan Dosen Cantik Akper Bungo Erni Yuniati oleh Pacarnya Bripda Waldi Polres Bungo
“makan seadanya”, agar layanan publik tetap jalan.
“Saya tak mau uang rakyat habis untuk makan-minum rapat,” ujar Dedi dalam keterangan resminya dilansir dari Suara Merdeka.
Dengan tegas ia menyebut mulai 2 Januari 2026, belanja perjalanan dinas.
Serta belanja rutin pemerintahan, listrik, ATK dan sejenisnya akan ditekan maksimal.
Kenapa Harus ‘Puasa’?.
Baca Juga: Dosen Cantik Akper Bungo Ternyata Dihabisi Pacarnya Bripda Waldi, Selisih Umur Keduanya 15 Tahun
Fakta menunjukkan bahwa anggaran transfer pusat ke Jawa Barat memang menyusut hingga sekitar Rp 2,4 triliun.
Akibatnya, proyeksi APBD 2026 Provinsi Jawa Barat yang semula mencapai sekitar Rp 31,1 triliun direvisi menjadi sekitar Rp 28,6 triliun.
Dalam kondisi seperti ini, belanja pegawai menjadi salah satu titik tekan efisiensi utama.
Dedi mengungkapkan bahwa hingga 2026, belanja pegawai akan fokus hanya pada operasional penting.
Semua yang bersifat “kelebihan” seperti makanminum rapat, perjalanan dinas besar-besaran, fasilitas AC non-prioritas, akan dikurangi drastis.
Sebagai contoh anggaran perjalanan dinas disisakan hanya 10-25% dari alokasi sebelumnya.
Walaupun ASN diingatkan untuk menahan diri, KDM memastikan agar layanan publik tetap nomor satu.
Baca Juga: Ini Daftar Pemenang Madrasah Robotic Competition 2025 dan Lomba Paduan Suara Nasional
Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi fokus.
“Puasa untuk internal, tapi untuk eksternal atau layanan publiknya pesta,” katanya ujar KDM dilansir suara.com
Dengan reformasi internal birokrasi itu, publik diharapkan tetap merasakan manfaat pembangunan meskipun anggaran menyusut.
Baca Juga: 6 Beasiswa Bergengsi yang akan Dibuka Tahun 2026, Saatnya Bersiap dari Sekarang, Bisa Kuliah Gratis!
KDM menegaskan bahwa budaya birokrasi perlu diubah karena menurutnya, semakin banyak pegawai yang berada di kantor.
Maka beban biaya operasional juga semakin tinggi.
Oleh sebab itu, pemerintah berencana menata ulang waktu kerja aparatur agar lebih efisien.
Dampak dan Tantangan
Rekrutmen CPNS 2026 Jawa Barat akan ditunda karena beban belanja pegawai dikurangi sekitar Rp 768 miliar.
Penggunaan listrik, AC, air, internet di satuan kerja akan dikendalikan dengan ketat.
Pergeseran belanja dari “birokrasi” ke “publik” memunculkan tantangan adaptasi dalam lingkungan ASN.
Tak semua siap secara mental menghadapi pemangkasan fasilitas yang selama ini biasa diterima.
Bagi banyak pegawai, budaya “ramai di kantor, fasilitas penuh” berubah menjadi “kerja efisien, fasilitas dikurangi”. Ini butuh pembiasaan.
Kebijakan “puasa dinas” yang dicanangkan Gubernur Dedi Mulyadi bukan sekadar retorika.
Ia sebuah respons nyata terhadap tekanan keuangan daerah transfer pusat turun.
APBD mengecil, dan belanja pegawai adalah salah satu variabel yang dikendalikan.
Jika berhasil, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Bahwa mengurangi ‘perjalanan dinas’ dan ‘rapat makan minum’ bukan berarti menghentikan pembangunan justru bisa membuat anggaran lebih fokus ke rakyat.***
.webp)
