POJOKSATU.id - Besarnya anggaran negara pada 2027 membawa pekerjaan rumah yang tidak kecil.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati belanja negara mencapai sekitar Rp4.106,3 triliun, tetapi penggunaan dana sebesar itu dituntut benar-benar terasa bagi masyarakat.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menekankan bahwa APBN tidak boleh berhenti sebagai kumpulan angka dalam dokumen keuangan negara.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027 terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam," ujar Said.

Baca Juga: Kuliah Gratis di PTN Masih Dikaji, Pahami Bedanya UKT, BKT, IPI dan SPP, Apa Benar Semua Rp0?

Karena itu, ukuran keberhasilan APBN 2027 tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang dapat dibelanjakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satu target besar yang dibawa dalam postur APBN 2027 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.

Angka tersebut diharapkan ditopang konsumsi rumah tangga, investasi serta peningkatan kinerja ekspor.

Target tersebut berjalan beriringan dengan sejumlah sasaran kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemiskinan nasional diarahkan berada pada kisaran 6 hingga 6,5 persen.

Baca Juga: UI GreenMetric Gelar Workshop Nasional ke-10 di Rusia, 51 Universitas Dorong Kampus Berkelanjutan

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan turun ke rentang 4,30 hingga 4,87 persen.

Dari sisi pemerataan, rasio Gini diarahkan berada pada kisaran 0,360 hingga 0,365.

Pemerintah dan DPR juga menargetkan terciptanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta tenaga kerja.

Said mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup apabila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.

"Angka-angka tersebut membawa satu pesan penting: pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat," tuturnya.

Baca Juga: Beasiswa Bakti Nusa 2026 Dibuka, Mahasiswa Angkatan 2023 Bisa Daftar hingga 18 Oktober

Di balik target pembangunan tersebut, pemerintah juga harus mengelola ruang fiskal secara hati-hati.

Target pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun.

Sementara belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun.

Selisih keduanya menghasilkan kebutuhan pembiayaan atau defisit sekitar Rp671,2 triliun.

Besaran defisit tersebut berada di level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih di bawah batas 3 persen yang diatur dalam kerangka keuangan negara.

Pemerintah juga menegaskan defisit 2,40 persen terhadap PDB akan dijaga tetap terkendali.

Baca Juga: Saldi Isra dan Arsul Sani Diadukan ke MKMK, Begini Tahap Pemeriksaannya

Menurut Said, pencapaian target pendapatan negara menjadi salah satu penentu agar rencana belanja tidak terganggu.

Sumber penerimaan tersebut berasal antara lain dari perpajakan, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jika penerimaan tidak mencapai target, pemerintah menghadapi pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi.

Salah satunya adalah membiarkan defisit melebar sehingga kebutuhan pembiayaan bertambah.

Pilihan lainnya ialah melakukan efisiensi atau pemangkasan belanja.

Baca Juga: Densus 88 Bongkar Pola Jaringan Teror di Sulteng, Tiga Orang Ditangkap

Keduanya dapat memberikan dampak terhadap ruang fiskal dan pelaksanaan program pemerintah.

"Banggar DPR berharap disiplin fiskal perlu kita jaga, sebab setiap rupiah dari pendapatan negara tidak tercapai, mengandung pesan, defisit berpotensi semakin besar, atau target belanja yang direncanakan terpaksa harus dipangkas," jelas Said.

Risiko tersebut menjadi perhatian karena belanja APBN 2027 diarahkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

Mulai dari menjaga keterjangkauan harga pangan, memberikan kepastian harga hasil panen petani, memperluas dukungan bagi UMKM, hingga meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Jika belanja harus dikurangi secara signifikan akibat penerimaan yang tidak sesuai target, pelaksanaan sejumlah program tersebut berpotensi ikut terdampak.

Baca Juga: Pencarian Korban Kapal Virgo Transport 8 Berubah, Basarnas Fokus ke Permukaan

Karena itu, optimalisasi penerimaan negara menjadi pekerjaan penting pemerintah.

Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta penguatan PNBP perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan iklim investasi.

Said bahkan menggambarkan pencapaian target pendapatan negara sebagai bagian penting dari upaya menjaga seluruh agenda ekonomi dan sosial tetap berjalan.

"Bila opsinya memangkas belanja negara, maka sebagian harapan yang ditumpukan terhadap APBN dengan seluruh target ekonomi dan sosialnya perlu dikalkulasikan ulang. Karena itu, usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara," tegas Said.***