POJOKSATU.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sorotan tersebut ditujukan khusus kepada keluarga yang anggota keluarganya terlibat aksi tawuran di wilayah Jakarta.
Permintaan ini muncul seiring masih maraknya aksi tawuran yang melibatkan remaja dan pemuda di sejumlah titik ibu kota.
Baca Juga: Regulasi Jelas! PPPK Paruh Waktu Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13, Segini Besarannya
DPRD menilai, diperlukan langkah tegas agar program bansos tidak justru dinikmati oleh keluarga yang dianggap abai dalam membina anggota keluarganya.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menegaskan bahwa evaluasi bansos perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya pencegahan kekerasan di tengah masyarakat.
Menurut Justin, bansos seharusnya diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan keamanan dan ketertiban umum.
Ia menilai, keterlibatan anggota keluarga dalam aksi tawuran merupakan pelanggaran serius yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau ada anggota keluarga yang terlibat tawuran, maka bansosnya harus dievaluasi. Bahkan jika perlu dicabut,” tegas Justin, dikutip pojoksatu.id dari tvonenews (4/1/2026).
Ia menyebut, kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menghukum secara membabi buta, melainkan sebagai langkah pembinaan agar keluarga lebih bertanggung jawab dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka.
Baca Juga: Isu Guru Honorer Dirumahkan Jelang 2026 Ramai Dibicarakan, Ini Fakta yang Perlu Dicermati
Justin menilai, selama ini penanganan tawuran masih belum memberikan efek jera yang signifikan.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih tegas dan menyentuh aspek sosial ekonomi agar dapat menekan angka kekerasan di Jakarta.
“Bansos itu bentuk perhatian negara. Tapi kalau disalahgunakan atau penerimanya justru terlibat aksi kriminal, maka harus ada konsekuensinya,” ujarnya.
Baca Juga: Gaji PNS Ramai Diperbincangkan, Ini Penjelasan Pencairan yang Sebenarnya
DPRD DKI juga mendorong Pemprov Jakarta untuk memperkuat sinergi antara dinas sosial, aparat keamanan, serta pihak sekolah dalam menangani persoalan tawuran.
Pendataan keluarga penerima bansos dinilai perlu dikaitkan dengan rekam jejak sosial dan keamanan.
Selain itu, Justin mengingatkan agar evaluasi bansos dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.
Baca Juga: Pengibaran Bendera GAM Disorot, Jusuf Kalla Tegaskan Aceh Kini Sudah Menikmati Kedamaian
Ia menekankan bahwa keputusan pencabutan bansos harus berdasarkan data dan proses yang jelas.
Usulan pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran ini pun menuai perhatian publik.
Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah tegas untuk mendorong peran keluarga dalam mencegah kenakalan remaja.
Baca Juga: Unand Kerahkan Mahasiswa untuk Perkuat Peran dalam Pemulihan Pascabencana di Sumbar
Namun, ada pula yang meminta agar pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Meski demikian, DPRD DKI menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan yang bertujuan menciptakan Jakarta yang lebih aman dan tertib.
Evaluasi bansos dinilai sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial yang perlu disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.***
