POJOKSATU.ID - Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr. rer. soc. R. Agus Sartono, meminta pemerintah daerah segera melakukan pemetaan ulang terhadap infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang rusak pascabencana.
Langkah ini dinilai krusial setelah masa tanggap darurat berakhir, terutama untuk menentukan skala prioritas pembangunan kembali.
Menurut Agus, kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini sangat terbatas.
Sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui APBN, yang umumnya baru bisa dicairkan pada awal tahun anggaran berikutnya.
Kondisi tersebut membuat ruang gerak daerah semakin sempit dalam membiayai kebutuhan mendesak pascabencana.
Dalam situasi ini, Agus menilai pemerintah pusat perlu melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah program strategis nasional agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih realistis.
Salah satu program yang menjadi sorotannya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang masuk dalam agenda Asta Cita pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah sendiri telah menetapkan anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp335 triliun.
Alokasi tersebut terdiri dari sektor pendidikan sebesar Rp223,6 triliun, dana cadangan Rp67 triliun, sektor kesehatan Rp24,7 triliun, serta sektor ekonomi Rp19,7 triliun.
Baca Juga: Usai Viral Nenek Ditolak Bayar Tunai, Kini Menolak Uang Cash Bisa Dipenjara dan Didenda Rp200 Juta
Namun, Agus mempertanyakan dasar perhitungan anggaran jumbo tersebut.
Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah siswa penerima manfaat MBG diperkirakan mencapai 55,28 juta orang.
Jika setiap siswa menerima anggaran Rp15 ribu per hari dan hari efektif sekolah hanya sekitar 190 hari, maka kebutuhan riil anggaran MBG diperkirakan hanya sekitar Rp157,55 triliun.
Baca Juga: Kuliah 4 Tahun Sudah Tak Relevan, Menag Dorong PTKIN Terapkan Accelerated Learning untuk Mahasiswa
Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tidak rasional jika anggaran dihitung untuk 360 hari sekolah. Apalagi saat libur, pemberian MBG dalam bentuk makanan kering justru berpotensi menimbulkan pemborosan dan distorsi dari tujuan awal,” tegas Agus, dikutip pojoksatu.id dari instagram @undercover.id (23/12/2025).
Ia menambahkan, pemberian MBG selama masa libur sekolah berisiko menimbulkan persoalan baru.
Anak-anak berpotensi kehilangan waktu liburan, orang tua terbebani untuk mengantar anak ke sekolah hanya demi mengambil jatah makanan, hingga berkurangnya kesempatan keluarga membangun kebersamaan.
Baca Juga: Heboh Ahok Tegas Tolak Sawit di Papua, Sebut Hutan Jangan Dibongkar, Jatah Rakyat Jangan Dirampas!
Lebih jauh, Agus menilai kebijakan tersebut justru membuka peluang kebocoran anggaran dalam skala besar.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih selektif dan realistis dalam merancang kebijakan belanja negara.
Menurut Agus, rasionalisasi anggaran MBG dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat penanganan pascabencana.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Akad Massal 50 Ribu Rumah Subsidi di Banten
Dana yang tidak terserap secara optimal dapat dialihkan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak berat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta mendukung relokasi hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
“Fokus pada kebutuhan paling mendesak akan jauh lebih berdampak bagi pemulihan daerah,” pungkasnya.***
