POJOKSATU.id - Pengamat politik Rocky Gerung turut buka suara terkait dengan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis.

Diketahui anggaran semula untuk makan bergizi gratis ini adalah Rp15 ribu per anak.

Namun kini anggaran dipotong menjadi Rp10 ribu saja.

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa ada keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung program tersebut.

""Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari. Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran," ujar Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari Jawapos.com.

Baca Juga: Kritik Pedas Gibran Soal Goodie Bag dengan Label 'Bantuan Wapres', Rocky Gerung: Itu Konyol!

Rocky Gerung sangat menyayangkan hal tersebut.

Menurut Rocky Gerung dengan pemotongan anggaran makan bergizi gratis ini sama dengan mengurasi nutrisi pada anak-anak.

"Rp15 diturunkan jadi Rp10 itu sangat disayangkan, karena artinya ada pengurangan nutrisi di otak anak-anak," ujar Rocky Gerung dikutip dari YouTube Pribadinya, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut, Rocky menekankan pentingnya prioritas pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak daripada mendahulukan proyek strategis nasional.

Baca Juga: Ridwan Kamil-Suswono Kalah di Perhitungan Quick Count Pilkada DKI Jakarta 2024, Rocky Gerung: Jokowi Tekor Banyak

"Kalau misalkan seluruh proyek strategis presiden dievaluasi harusnya berhenti semua, supaya kita fokus apda nutrisi anak," imbuhnya.

Ia juga menyoroti bahwa proyek-proyek konsumtif yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kecerdasan atau pengentasan kemiskinan sebaiknya dibatalkan.

"Proyek yang konsumtif yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kecerdasan dan pengentasan kemiskinan harusnya dibatalkan," paparnya.

Namun yang menjadi kendala tentu adanya perjanjian antara pemerintah dengan oligarki.

Baca Juga: Rocky Gerung 'Turun Gunung' Dukung Pasangan Pramono Anung-Rano Karno: No Pram No Senyum No Doel Menang

"Tapi tentu ada oligarki yang sudah memiliki kontrak dengan negara yang harus diwujdukan untuk menghindari tuntutan hukum," pungkasnya.

***