POJOKSATU.id, JAKARTA—Prabowo Subianto kukuh tak menerapkan Bencana Nasional di tiga provinsi di utara Pulau Sumatera yang terkena dampak banjir dan longsor sejak akhir November 2025 lalu.

Diketahui beberapa tokoh nasional seperti Anies Baswedan dan Jimly Asshiddiqie menganggap bencana di Sumut, Sumbar dan Aceh ini layak ditetapkan Bencana Nasional.

Namun tak jelas siapa yang disindir Prabowo ini. Menurut Prabowo, situasi di daerah itu sudah terkendali. Semua kekuatan dikerahkan ke lokasi bencana.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Baca Juga: Jimly Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Bandang Sumatera Sebagai Bencana Nasional, Tak Usah Takut

Dia pun memastikan APBN mampu membiayai seluruh pemulihan pascabencana. Hal itu berkat dari efisiensi yang dilakukan pemerintahannya sejak awal tahun 2025.

"Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” kata Prabowo yang mengenakan baju khasnya warna putih dalam rapat itu.

“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun," ujarnya lagi.

Dikatakan mantan Menteri Pertahanan ini, pemerintah juga mulai menyusun proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca Juga: Anies Menimbang Banjir Sumatera Layak Bencana Nasional, Pemerintah Bakal Lebih Leluasa Membantu

"Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap," ujarnya.

Sesuai laporan yang dia dapatkan dari Menteri Perumahan, kemungkinan mulai hari Minggu ini, sudah mulai dibangun 2.000 rumah di lokasi bencana.

“Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap ya. Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya,” jelasnya.

“Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," ujarnya lagi.***