POJOKSATU.ID - Kunjungan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade ke Lembah Anai bersama Menteri PU Dody Hanggodo.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, dan Bupati Tanah Datar Eka Putra kembali menyorot buruknya penanganan infrastruktur di kawasan tersebut.
Lembah Anai bukan jalur baru rusak. Jalur vital ini sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir bandang dan longsor.
Namun solusi struktural yang benar-benar signifikan baru mulai dibicarakan setelah bencana terbaru menghancurkan jalur tersebut.
Baca Juga: Mirwan Diperiksa! Kemendagri Bongkar Aliran Dana dan Rombongan Umrah di Tengah Bencana
Dalam kunjungan tersebut, Andre Rosiade mengusulkan percepatan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi.
Sekaligus pembuatan terowongan sepanjang 3,5 kilometer sebagai jalur alternatif permanen.
Namun kritik publik menguat, mengapa solusi ini baru diwacanakan serius setelah kerusakan sedemikian parah terjadi?
Bukan rahasia lagi bahwa Lembah Anai telah lama menjadi titik rawan yang “dibiarkan” tanpa penanganan jangka panjang.
Baca Juga: Terpilih Kembali Sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan Jabar, Ono Surono: Ini Tugas Berat
“Jalur ini memang sering putus-putus. Harus ada tol dan terowongan,” kata Andre, dikutip dari Detik, 8 Desember 2025.
Pernyataan Andre itu memicu pertanyaan: jika jalur ini “sering putus”, mengapa pemerintah pusat maupun daerah tidak sigap sejak dulu?
Mengapa harus menunggu longsor besar dan banjir bandang sebelum ide ini muncul sebagai prioritas?
Rencana terowongan 3,5 km yang disebutkan Andre dipromosikan sebagai solusi permanen.
Tetapi banyak warga menilai wacana ini lebih mirip proyek mercusuar yang mengemuka setelah bencana, bukan langkah yang lahir dari perencanaan matang.
Bahkan perbaikan darurat saja belum tuntas, tetapi pembahasan megaproyek sudah didorong secara agresif.
Di sisi lain, Bupati Tanah Datar Eka Putra langsung menyatakan kesiapan terkait pembebasan lahan.
Sementara Wakil Gubernur Vasko Ruseimy meminta Menteri PU menandatangani percepatan.
Namun skeptisisme publik tidak mudah hilang. Sumatera Barat sudah kenyang dengan janji infrastruktur yang tak pernah selesai tepat waktu.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan jika dibutuhkan.
Namun frasa “jika dibutuhkan” menjadi sorotan. Bagaimana mungkin jalur yang memutus konektivitas Sumbar sepanjang tahun, menghambat logistik.
Dan menjadi pembunuh berulang akibat longsor, masih harus dinilai apakah “dibutuhkan” atau tidak?
Baca Juga: Penting! Peserta PPG Wajib Unggah Dokumen Ukin Menggunakan Email Pribadi, Bukan Belajar.id
Warga menilai pemerintah baru bergerak setelah kerusakan mencapai titik parah.
Ketika ribuan orang terdampak, arus transportasi lumpuh, dan jalur ini kembali menjadi zona bencana, barulah diskusi teknis mengenai trase dan terowongan kembali dibuka.
Padahal ancaman kerentanan geologi di wilayah itu sudah diketahui sejak lama.
Andre Rosiade juga menargetkan pembangunan selesai awal 2027 jika dimulai akhir 2026.
Namun bagi banyak pihak, timeline itu dianggap tidak realistis mengingat riwayat pembangunan tol di Sumbar yang penuh hambatan, baik teknis maupun politik.
Hingga kini, perbaikan darurat menuju Padang Panjang saja belum tuntas, tetapi ambisi besar untuk terowongan Lembah Anai sudah digembar-gemborkan.
Publik khawatir proyek ini hanya akan menjadi wacana berulang setiap kali terjadi bencana, tanpa realisasi nyata.
Sementara Lembah Anai tetap rawan, warga tetap menunggu.
Yang mereka butuhkan adalah tindakan, bukan lagi janji pembangunan yang muncul setiap kali kamera media datang.***
