POJOKSULSEL, MAKASSAR - Angka anak tidak sekolah pada dua kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil diturunkan sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.
Dua kabupaten yang mengalami penurunan angka anak tidak sekolah, itu merupakan daerah percontohan pelaksanaan rencana aksi daerah percepatan penanganan anak tidak sekolah (RAD-PPATS), yakni Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar.
Perwakilan Unicef Wilayah Sulawesi-Maluku, Siti Eliza Mufti mengatakan, jumlah anak tidak sekolah di Bone dan Takalar mencapai 179 ribuan pada tahun 2019. Namun, hasil terakhir pada tahun 2022 sudah turun menjadi 159 ribuan.
"Kami juga melihat banyak hal yang sudah tercapai terkait dengan pencegahan perkawinan anak," kata Eliza di acara lokakarya evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS di Hotel Ramcy, Kota Makassar, Rabu (5/7/2023).
Menurut Eliza, lokakarya evaluasi RAD-PPATS bertujuan untuk melihat bagaimana upaya dukungan pemerintah dalam perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan anak melalui kebijakan peraturan bupati yang sudah ada.
"Dimana kita akan mengevaluasi rencana aksi daerah terkait percepatan penanganan anak tidak sekolah maupun kebijakan dari peraturan bupati yang sudah ada terkait dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak termasuk misalnya pencegahan perkawinan anak," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Eliza juga mengapresiasi kerjasama yang dilakukan Unicef dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan angka perkawinan anak.
Sementara itu, PJ Sekertaris Daerah (Sekda) Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan, lokakarya evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS sebagai upaya penguatan remaja dalam mendukung kabupaten/kota layak anak menggandeng Unicef Indonesia.
Andi Darmawan mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi dari pelaksanaan RAD-PPATS dengan berbagai penyebab. Seperti faktor ekonomi, faktor kesehatan alat reproduksi, dan juga faktor pernikahan dini.
"Tindakan yang kita ambil itu mewakili apa yang menjadi persoalan di daerah, sebab beberapa isu itu bisa saja diakibatkan karena pertimbangan ekonomi, sebagai contoh anak putus sekolah," ujarnya.
Berkaitan dengan kesehatan alat reproduksi, kata Andi Darmawan, yang dilakukan pemerintah bersama Unicef yakni dengan melakukan sosialisasi kepada para siswi di sekolah maupun turun langsung ke masyarakat.
Andi Darmawan mengungkapkan, pentingnya pengetahuan kepada para remaja terkait kesehatan alat reproduksi ini, penting disosialisasikan untuk menambah pengetahuan para remaja dalam menjaga kesehatan diri.
"Misalnya dia tidak mengetahui bagaimana menjaga kesehatan alat reproduksi, kita lakukan sosialisasi. Tentu, pemerintah daerah rencana aksinya adalah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah atau langsung ke masyarakat bagaimana alat reproduksi itu bisa dijaga," jelasnya.
(*/fadli/pojoksulsel)
