POJOKSATU.ID - Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai usulan pembentukan koalisi permanen.
Kembali memunculkan kritik terhadap arah politik pemerintahan saat ini.
Di tengah kondisi demokrasi yang dinilai terus mengalami penyempitan ruang.
Gagasan koalisi permanen dianggap banyak pihak sebagai langkah yang semakin menjauhkan Indonesia dari iklim politik yang sehat dan seimbang.
Baca Juga: Mengapa Ada Tambahan TPG 100 Persen? Ini Tujuan Utama dan Dampaknya bagi Guru
Usulan itu disampaikan Bahlil secara terbuka di depan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan.
Dengan nada tegas, Bahlil meminta agar koalisi pendukung pemerintah tidak lagi bersifat longgar atau fleksibel seperti dulu.
“Perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujarnya. Ia bahkan menegaskan tidak ingin melihat pola “koalisi in-out”.
Istilah yang biasa ia gunakan untuk menggambarkan partai yang hanya mendekat saat ada kepentingan.
Baca Juga: Video Viral Ungkap Pembalakan Liar Brutal, Warga Ketakutan: Jangan Sampai Jadi Aceh!
Namun, alih-alih disambut sebagai upaya memperkuat stabilitas, pernyataan ini justru melahirkan kekhawatiran.
Banyak kalangan menilai bahwa penguncian koalisi secara permanen hanya akan menghasilkan pemerintahan yang anti kritik dan minim kontrol.
Terlebih, dengan komposisi parlemen yang sudah cenderung berat sebelah.
Gagasan tersebut dianggap berpotensi menghilangkan fungsi oposisi secara total.
Sementara itu, dari kubu NasDem, dukungan terhadap gagasan Bahlil datang langsung dari Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni.
Ia menyebut usulan koalisi permanen sejalan dengan arahan Surya Paloh.
“Perintah Ketua Umum kepada kami jelas, mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo sampai akhir masa jabatan,” kata Sahroni.
Pernyataan ini mempertegas posisi NasDem yang kini sepenuhnya berada dalam lingkaran kekuasaan.
Namun dukungan ini dianggap sebagian publik sebagai bentuk oportunisme politik.
NasDem yang dulu dikenal kritis, kini ikut mendorong stabilisasi kekuasaan jangka panjang.
Banyak pengamat menilai arah politik tersebut mengindikasikan partai ingin mempertahankan.
Posisi strategis di pemerintahan tanpa memperdulikan kebutuhan akan keseimbangan demokrasi.
Baca Juga: Ucapan Bahlil Soal Banjir Sumatera Dinilai Tak Nyambung, Warga: Kami Butuh Bantuan, Bukan Nostalgia!
Dalam pernyataannya, Bahlil menambahkan bahwa koalisi yang solid diperlukan agar pemerintahan Prabowo Gibran dapat bekerja tanpa gangguan.
Ia bahkan menggunakan narasi emosional tentang “menderita bareng-bareng” dan “senang bareng-bareng".
Seolah ingin membentuk ikatan ideologis antarpihak dalam koalisi.
Namun kritik terhadap narasi tersebut datang dari berbagai penjuru.
Menyebut bahwa koalisi permanen justru berpotensi membuat pemerintah kebal kritik dan semakin jauh dari rakyat.
Kehadiran Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara tersebut turut memperkuat kesan.
Bahwa gagasan Bahlil ini bukan sekadar ide pribadi, melainkan sinyal politik bahwa pemerintahan ingin membentuk blok kekuasaan jangka panjang.
Tanpa oposisi efektif, publik khawatir tidak akan ada lagi mekanisme pengawas.
Baca Juga: Biaya Politik Mahal Prabowo Jadikan Alasan, Pilkada Dikembalikan ke DPRD? Publik Protes!
Yang bisa menyeimbangkan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Di tengah kondisi politik yang makin homogen, usulan koalisi permanen ini dinilai semakin menegaskan.
Bahwa dinamika politik Indonesia sedang bergerak menuju sentralisasi kekuasaan yang berbahaya.
Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat, bukan barisan partai yang berlomba menjadi pengikut setia tanpa kritik.***
