POJOKSATU.id, JAKARTA—Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) menilai ada kegaduhan politik di internal koalisi Prabowo-Gibran saat ini.
Ini dibuktikan dengan munculnya pernyataan dukungan dari beberapa politisi koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran saat ini untuk pencalonan Prabowo kembali di 2029.
Analisa Hensat, dengan munculnya pernyataan ini menjadi penanda bahwa reshuffle kabinet sudah dekat.
Diketahui, deklarasi dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah muncul kepada Presiden Prabowo untuk Pilpres 2029.
Baca Juga: Relawan Prabowo Gibran Siap Pasang Badan Bela Jokowi, Ungkap Isu Wapres Gibran Sengaja Digoreng
Hensat menambahkan, deklarasi dari sejumlah parpol koalisi pemerintah tersebut juga bisa diartikan sedang menunjukkan adanya kegaduhan politik di internal mereka.
"Ini terlihat seperti mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet," katanya dilansir RMOL, Sabtu 3 Mei 2025.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut, dukungan tersebut bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.
"Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung," katanya lagi.
Hensat menambahkan, deklarasi dari sejumlah parpol koalisi pemerintah tersebut juga bisa diartikan sedang menunjukkan adanya kegaduhan politik di internal mereka.
Hensat juga menilai, waktu deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029.
Padahal, partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan penghapusan presidential threshold menjadi 0 persen untuk lebih berani mengusung ketua umum mereka sebagai calon presiden, bukan fokus mempertahankan posisi di kabinet.
"Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat mencalonkan ketum mereka," papar Hensat.
Lebih lanjut, Hensat berpandangan bahwa deklarasi yang terlalu dini bisa memunculkan persepsi bahwa partai-partai ini kurang memiliki visi jangka panjang.
"Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis," jelas Hensat.***
