POJOKSATU.ID - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Dampaknya justru kian meluas dan menimbulkan krisis kemanusiaan serius.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengungkapkan, jumlah hunian warga yang rusak terus bertambah.

Baca Juga: Viral! Gerai Tolak Uang Tunai, BI Ingatkan Rupiah Wajib Diterima di Semua Transaksi

Kini diperkirakan telah mencapai angka mencengangkan, yakni sekitar 200 ribu rumah.

Angka tersebut jauh melampaui target pembangunan hunian yang saat ini direncanakan pemerintah pusat, yakni 36.328 unit.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar akan lambannya pemulihan dan ketimpangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan kapasitas penanganan negara.

Baca Juga: Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 Diumumkan, Ini Daftar Peserta Lulus Peringkat 1–40

“Aceh saja mungkin sudah 200 ribu, semuanya belum lagi Padang dan Sumatera Utara. Aceh ini tiap hari laporannya terus bertambah,” ujar Mualem, dikutip dari CNN, 21 Desember 2025.

Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa skala kerusakan di Aceh telah melampaui batas kewajaran.

Bencana tidak hanya menghancurkan rumah warga, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur publik dan sumber penghidupan masyarakat.

Baca Juga: Pekerja Aktif Bisa Cairkan JHT, Ini Aturan 10 dan 30 Persen yang Perlu Diketahui

Data Posko Tanggap Darurat Aceh per Minggu 21 Desember 2025 mencatat 119.219 rumah rusak, ratusan fasilitas umum hancur, serta jalan dan jembatan tak lagi berfungsi.

Tak hanya itu, sektor pangan dan ekonomi rakyat ikut porak-poranda.

Lebih dari 90 ribu hektare sawah, 23 ribu hektare kebun, dan 39 ribu hektare tambak rusak, memicu ancaman krisis pangan dan pengangguran massal di wilayah terdampak.

Mualem mengakui, sejumlah donatur telah turun tangan, mulai dari pemerintah pusat, Yayasan Buddha Tzu Chi, hingga Danantara.

Namun, bantuan tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan hunian warga yang kehilangan tempat tinggal.

Baca Juga: Bank Mandiri Rombak Komisaris, Perkuat Rem Tata Kelola Saat Ekspansi Dipercepat

“Saya rasa buat sementara cukup, tapi untuk keseluruhannya tidak cukup,” kata Mualem, mengakui keterbatasan daya dukung bantuan yang ada.

Situasi ini memperlihatkan ketergantungan besar Aceh terhadap intervensi pusat dan pihak swasta.

Di sisi lain, publik mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana berskala besar yang terjadi hampir serentak di berbagai daerah.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Contra Flow Nataru 2025/2026 di Tol Jakarta–Cikampek dan Jagorawi

Pemerintah daerah kini fokus pada normalisasi sungai dan pembukaan lahan hunian sementara dengan mengerahkan alat berat.

Namun, langkah ini dinilai terlambat dan belum menyentuh akar persoalan, terutama soal tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana jangka panjang.

“Semua beko-beko kita kerahkan untuk normalisasi,” ujar Mualem, seraya menegaskan bahwa pemulihan dilakukan dalam kondisi darurat.

Baca Juga: Banjir Bandang Hantam Wisata Guci, Kolam Air Panas hingga Jembatan Ludes Tergerus

Bencana ini bukan sekadar persoalan alam, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesiapsiagaan, buruknya pengelolaan wilayah, serta lambannya respons struktural.

Jika pembangunan hunian dan pemulihan ekonomi tak segera dipercepat, Aceh berpotensi terjebak krisis berkepanjangan yang meninggalkan luka sosial dan kemiskinan baru.***