POJOKSATU.ID - Angka kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 78 persen menjadi sorotan banyak kalangan.
Hasil survei yang dirilis oleh Reuters dan sejumlah lembaga nasional itu menunjukkan optimisme tinggi terhadap pemerintahan yang baru berusia setahun.
Namun di balik angka itu, muncul pertanyaan yang menggema dari banyak sisi, siapa yang sebenarnya terwakili dalam survei tersebut?
Apakah rakyat kecil di desa, para buruh di kawasan industri, dan petani di pelosok merasakan hal yang sama seperti yang tertulis di kertas survei?
Baca Juga: TPG Triwulan 4 November 2025: Non ASN Sudah Cair, ASN Masih Cemas Menatap Layar Ponsel
Di media, angka 78% menggambarkan kepercayaan besar terhadap pemerintah.
Namun di daerah, banyak yang belum merasakan dampak nyata dari kebijakan ekonomi dan sosial yang dijanjikan.
Pengamat sosial politik dari Universitas Indonesia, Dr. Mulyadi Prasetyo, menyoroti bahwa sebagian besar survei politik di Indonesia.
Hingga kini masih didominasi oleh responden dari wilayah perkotaan.
Baca Juga: Viral Sosok FN di Tiktok Disebut Pelaku Ledakan Bom SMAN 72, Siswa Aktif Pernah Pelatihan OSIS
Banyak lembaga survei melakukan pengumpulan data melalui telepon, pesan singkat, atau aplikasi digital, yang secara tidak langsung mengecualikan kelompok masyarakat pedesaan.
Terutama mereka yang memiliki literasi digital rendah atau akses internet terbatas.
Akibatnya, hasil survei sering kali lebih menggambarkan persepsi masyarakat urban kelas menengah, bukan keseluruhan spektrum sosial Indonesia.
Menurut Mulyadi, angka kepuasan publik sebesar 78 persen yang banyak diberitakan tidak dapat dianggap keliru.
Namun juga tidak sepenuhnya merepresentasikan keragaman sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Mereka yang merasa puas umumnya adalah kelompok menengah perkotaan yang menikmati manfaat langsung dari stabilitas harga bahan bakar.
Kemajuan infrastruktur digital, dan pelayanan publik yang lebih efisien.
Sebaliknya, kelompok buruh dan petani, yang masih bergulat dengan upah rendah serta harga komoditas tidak stabil.
Baca Juga: Dedie Rachim Lantik 22 Kepala SD Kota Bogor, Dorong Pendidikan Berkarakter untuk Generasi Emas
Memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda terhadap kinerja pemerintahan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga September 2025.
Masih terdapat lebih dari 45 juta pekerja Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal dengan pendapatan di bawah Rp3 juta per bulan.
Mayoritas dari mereka bekerja di sektor pertanian, perkebunan, serta industri manufaktur ringan, kelompok yang selama ini jarang menjadi sasaran langsung survei opini publik.
Dari sisi serikat pekerja, hasil survei kepuasan publik dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil kesejahteraan pekerja.
Stabilitas ekonomi makro memang bisa memberi rasa aman politik, tetapi di lapangan.
Para buruh masih berjuang dengan upah minimum yang belum mencukupi kebutuhan hidup layak dan ketidakpastian status kerja.
Di sisi lain, program sosial pemerintah seperti bantuan pangan dan subsidi pupuk memang memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.
Namun sifatnya masih sementara dan belum menyentuh akar masalah struktural.
Bagi para petani, tantangan utama bukan hanya soal bantuan jangka pendek.
Melainkan harga jual hasil panen yang adil, akses pasar yang stabil, serta kebijakan yang melindungi mereka dari fluktuasi ekonomi global.
Tanpa perubahan mendasar di level kebijakan, bantuan tunai atau subsidi hanya akan menjadi solusi sesaat tanpa memperkuat daya tahan ekonomi pedesaan.
Dari perspektif akademisi, hasil survei publik memang penting sebagai alat ukur persepsi masyarakat.
Baca Juga: Wakil Panglima TNI Tinjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Tangsel
Tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pemerintahan.
Survei pada dasarnya adalah potret sesaat yang menggambarkan opini publik dalam jangka waktu tertentu.
Bukan cerminan menyeluruh dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis rakyat.
Kritik terhadap metodologi survei dan kesenjangan antara data dengan realitas lapangan tidak dimaksudkan untuk menafikan keberhasilan pemerintah.
Baca Juga: Dishub Tangsel Dirikan Pos Pantau untuk Awasi Aktivitas Tambang
Melainkan agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan menyentuh seluruh lapisan rakyat.
Bagi masyarakat kelas bawah, ukuran kepuasan bukan terletak pada angka persentase di layar televisi.
Tetapi pada harga beras yang terjangkau, upah yang layak, dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak mereka.
Dengan demikian, hasil survei yang tampak membanggakan di media belum tentu mewakili suara sejati masyarakat Indonesia.
Jika di sawah para petani masih bergulat dengan harga jual rendah, dan di pabrik para buruh masih menunggu kontrak kerja tetap.
Maka angka 78 persen kepuasan publik belum dapat dikatakan sebagai suara Indonesia sesungguhnya.***
