POJOKSATU.ID, MEDAN - Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 7 provinsi yang mengalami gangguan.

Dari 7 provinsi tersebut, terdapat 34 peristiwa gangguan yang terjadi pada 27 November 2024 lalu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto memaparkan dalam kegiatan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Daerah 2024, yang digelar di Ballroom Hotel Santika, Kota Medan, Rabu 11 Desember 2024.

Baca Juga: WHISTLEBLOWING SYSTEM! Kenali Layanan Fitur Bagi yang Ingin Lapor Pelanggaran yang Terjadi!

Dimana 7 Provinsi di Indonesia dalam data gangguan keamanan Pilkada serentak tahun 2024, yakni Provinsi Papua Tengah 19 peristiwa di 5 Kabupaten. Provinsi Papua Pegunungan 8 peristiwa di 5 Kabupaten.

Kemudian, Provinsi Papua 2 peristiwa, di 2 Kabupaten. Provinsi Papua Barat Daya 2 peristiwa, di 1 Kabupaten. Provinsi Papua Selatan 1 peristiwa, di 1 Kabupaten. Provinsi Maluku Utara, di 1 Kota dan Provinsi Sumatera Selatan, di 1 Kabupaten.

Atas gangguan tersebut, Bima Arya mengungkapkan dapat dikendalikan dengan baik dan Pilkada Serentak tahun 2024, di klaim berjalan dengan lancar dan aman.

Baca Juga: Kakek Prabowo Presiden RI Diusulkan Sebagai Pahlawan Nasional ke Kemensos!

"Kita baru saja melewati fase awal yang menentukan, Pilkada serentak. Silakan lihat sistem Pemilu di dunia. Kita percaya diri dan yakin, berkat kolaborasi kita, Pilkada berjalan aman dan damai," ucap Bima Arya.

Arya Bima mengungkapkan secara umum peristiwa gangguan Pilkada serentak 2024, bisa disebut sangat minim dan bisa atasi dengan baik, berkat kolaborasi stakeholder terkait.

"Angka-angka secara umum, ada gangguan keamanan dibeberapa daerah di Papua. Ada catatan di Sumatera Selatan. Tapi, kita lihat kasusnya sangat minim sekali," jelas Bima Arya.

Baca Juga: Bucin Parah, Randy Martin Akui Rela Tinggalkan Karier Demi Pasangan, Netizen Auto Sebut Lyodra Beruntung

Bima Arya mengungkapkan Pilkada serentak tahun 2024, berlangsung dengan baik ini. Tidak lepas kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, bersama TNI/Polri, KPU dan Bawaslu serta steakholder terkait.

"Pilkada serentak pertama kali, dengan melibatkan banyak pihak. Makanya, kita bisa melakukan dengan baik," sebut Bima Arya.

Bima Arya mengatakan dalam catatan Kemendagri ada 28 orang penyelenggara berstatus adhoc yang meninggal dunia di Pilkada serentak 2024. Angka ini, sangat kecil dibandingkan Pemilu sebelumnya pada tahun 2019.

Baca Juga: Ketua KPK Sampai Bingung, Pejabat Tulis Harga Fortuner di LHKPN Rp6 Juta: Belinya Dimana?

"Dalam catatan, ada penyelenggara pemilu yang meninggal, dalam catatan kami ada 28 orang. Kebanyakan kelelahan dan penyakit bawaan. Ini mencatatan agar tidak ada lagi penyelenggara pemilu meninggal saat bertugas kedepannya," jelas Bima Arya. ***