POJOKSATU.id - Bawaslu RI menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan potensi kerawanan tinggi pada Pemilu 2024 mendatang.
Itu sebagaimana hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sudah dirumuskan Bawaslu RI.
Koordinator Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyatakan IKP dirumuskan sebagai pencegahan.
Baca Juga: Hylo Open 2023: Hanya 33 Menit, Rehan/Lisa Pulangkan Pasangan Denmark
Bawaslu juga tak ingin peristiwa yang pernah terjadi di Pemilu 2019 lalu terjadi lagi.
Permasalahan yang paling banyak terjadi saat itu antara lain hoaks, ujaran kebencian, sampai politik SARA yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Makanya, hal ini perlu diantisipasi agar hal buruk yang terjadi di 2019 tidak terulang di 2024," kata dia, dikutip dari PojokBogor.com, Rabu 1 November 2023.
Baca Juga: Santai Dulu Yuk, Ini Manfaat Mandi Air Garam dan Risikonya Sebelum Mencoba!
Lolly menjelaskan, IKP disusun berdasarkan data-data yang dihimpun dan indikator-indikator yang menjadi ukuran kerawanan.
"Terlebih saat ini sangat banyak hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA di media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter, sehingga hal ini perlu kami petakan dan awasi," ujarnya.'
Berdasarkan data, 20 persen kerawanan pemilu di tingkat provinsi ada pada kampanye bermuatan SARA, 30 persen hoaks dan 50 persen kampanye bermuatan ujaran kebencian.
Baca Juga: Polres Karawang Tangkap 21 Tersangka Bandar Narkotika
"Kalau di level kotanya, 27 persen bermuatan SARA, 40 persen hoaks dan 33 persen bermuatan ujaran kebencian. Itu semua terjadi di media sosial," jelasnya.
Jika dirinci berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi isu kampanye di media sosial dengan 75,00 persen.
Disusul Maluku Utara dengan 36,11 persen dan Bangka Belitung 34,03 persen.
"Lalu Jawa Barat 11,11 persen, Kalimantan Selatan 0,69 persen dan Gorontalo dengan 0,69 persen," tuturnya.***
