POJOKSATU.ID - Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik bersama para ahli memberikan klarifikasi mengenai polemik bantuan sosial.

Langkah penjelasan ini diambil setelah masyarakat luas gencar mempertanyakan efektivitas ketepatan sasaran penyaluran bansos di lapangan.

Fenomena warga kurang mampu yang terlewat dari daftar penerima sementara tetangga di sekitarnya memperoleh bantuan menjadi penyebab utama kegaduhan tersebut.

Menjawab hal itu, Kementerian Sosial menegaskan kembali bahwa skema Program Keluarga Harapan serta Program Sembako sejak awal memang dirancang khusus bagi kelompok masyarakat termiskin.

Baca Juga: Sama-Sama Miskin Tapi Tak Dapat Bansos? Kemensos Bongkar Penyebab Utama di Balik Polemik Desil Dat DTSEN!

Sistem pemeringkatan berbasis desil diterapkan sebagai sarana penentu prioritas utama di tengah keterbatasan alokasi anggaran negara.

Penelusuran lebih mendalam menunjukkan bahwa akar persoalan ketidaktepatan bansos bersumber dari penggunaan basis data lama.

Pada masa lalu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum mampu menjangkau seluruh populasi penduduk di Tanah Air secara menyeluruh.

Keterbatasan cakupan data terdahulu pada akhirnya memicu risiko kekeliruan data atau exclusion error yang cukup tinggi.

Baca Juga: Ancaman Efek Domino Krisis Energi, Apakah Siap Hadapi Lonjakan Harga BBM Nonsubsidi?

Akibatnya, tidak sedikit warga miskin yang secara hukum dan fakta berhak menerima bantuan justru tidak terdata sama sekali.

Sebagai langkah perbaikan yang fundamental, pemerintah resmi mengintegrasikan seluruh informasi penduduk ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Implementasi basis data terpadu yang baru ini langsung membuahkan hasil positif dengan masuknya lebih dari 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat baru.

Proses penataan dan pembersihan data penerima bansos ini sengaja dijalankan secara bertahap agar tidak menimbulkan keguncangan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Melalui pembenahan skala besar ini, pemerintah mematok target agar seluruh program bansos benar-benar terserap oleh warga yang berada pada kategori desil satu sampai empat.

Pihak kementerian mengumpamakan perbaikan data ini seperti proyek renovasi jalan yang mungkin memicu ketidaknyamanan sesaat demi menghadirkan kenyamanan jangka panjang.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memaklumi proses pemutakhiran data yang terus berjalan demi terciptanya pemerataan keadilan sosial.***