POJOKSATU.id - Awal tahun 2026 menjadi babak yang paling mengejutkan bagi pemerintahan daerah.
Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, tiga kepala daerah sudah lebih dulu berguguran di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Deretan nama itu dimulai dari Wali Kota Madiun Maidi, disusul Bupati Pati Sudewo, dan terbaru Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Baca Juga: ADV Rider Bandung Tebar Berkah Ramadhan, 200 Peserta Hadiri Buka Bersama Anak Yatim ke-6
Rangkaian penindakan itu dimulai pada 19 Januari 2026. Pada hari yang sama, KPK mengamankan dua kepala daerah sekaligus dalam operasi terpisah.
Maidi, Wali Kota Madiun, diamankan terkait dugaan suap dan penyalahgunaan kewenangan.
Beberapa jam berselang, giliran Bupati Pati Sudewo dibawa tim KPK dalam OTT yang juga berlangsung di Jawa Tengah.
Baca Juga: Ribuan Masjid Siap Jadi Rest Area Gratis bagi Pemudik Pada Mudik 2026
Dua penangkapan pada tanggal yang sama ini menjadi sorotan luas karena menunjukkan agresivitas KPK di awal tahun.
Belum reda gonjang-ganjing Januari, publik kembali dikejutkan dengan OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada 3 Maret 2026.
Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan Fadia dan sejumlah pihak lain sebelum membawanya ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Baca Juga: ADV Rider Bandung Tebar Berkah Ramadhan, 200 Peserta Hadiri Buka Bersama Anak Yatim ke-6
Sejumlah ruangan strategis, termasuk ruang kerja bupati, ikut disegel.
Peristiwa ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat dalam waktu singkat.
Dalam kurang dari 75 hari, tiga figur penting pemerintahan daerah terseret kasus korupsi.
Fenomena ini memicu diskusi hangat di tingkat nasional mengenai melemahnya integritas pejabat daerah dan buruknya sistem pengawasan anggaran.
Banyak pihak menilai gelombang OTT ini menjadi alarm keras bahwa penyalahgunaan kewenangan pada level daerah masih sangat rentan terjadi.
Baca Juga: Ribuan Masjid Siap Jadi Rest Area Gratis bagi Pemudik Pada Mudik 2026
KPK belum mengungkap detail penuh dari masing-masing perkara, namun penangkapan bertubi-tubi ini menunjukkan bahwa lembaga antirasuah sedang tancap gas di awal 2026.
Publik kini menunggu perkembangan lanjutan dari tiga kasus tersebut, terutama karena ketiganya melibatkan pejabat yang memegang peran strategis dalam pembangunan daerah.***
