POJOKSATU.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mencatat ribuan titik panas di sejumlah wilayah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.842 titik panas terpantau di lima provinsi di Kalimantan berdasarkan pemantauan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026 pukul 14.14 WIB.

Data tersebut menjadi salah satu dasar pemantauan perkembangan potensi karhutla sekaligus menentukan kebutuhan penanganan di lapangan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak hanya melakukan pemadaman ketika api muncul, tetapi segera menetapkan wilayah yang menjadi prioritas operasi berdasarkan tingkat risikonya.

"Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan kepada awak media, Jumat (21 agustus 2026), dikutip pojoksatu.id dari JPNN.com.

Baca Juga: Tips Aman Berkendara di Jalan Pegunungan, Tetap CariAman

 

Kalteng Jadi Wilayah dengan Hotspot Terbanyak

Dari 1.842 titik panas yang terpantau BNPB, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot paling tinggi.

BNPB mencatat 976 titik panas berada di Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, 968 titik memiliki tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik masuk kategori kepercayaan tinggi.

Kalimantan Barat berada di urutan berikutnya dengan 489 titik panas, terdiri dari 487 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan dua titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Sementara itu, Kalimantan Timur tercatat memiliki 237 titik, Kalimantan Selatan 125 titik, dan Kalimantan Utara 15 titik.

Baca Juga: Datang ke Kalbar, Prabowo 'Disambut' 198 Hotspot Karhutla dalan 24 Jam

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pemetaan wilayah yang lebih spesifik, terutama di daerah yang memiliki titik panas berulang.

 

Puan Minta Zona Operasi Prioritas

Puan meminta pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas dengan mempertimbangkan sejumlah indikator.

Indikator tersebut antara lain kemunculan hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, hingga kemampuan pemadaman pemerintah daerah.

Menurut Puan, daerah dengan tingkat risiko tertinggi perlu mendapatkan dukungan tambahan agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” ujar Puan.

Ia juga mendorong pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah yang mulai kewalahan menghadapi karhutla.

Baca Juga: 52 Pesawat Dikerahkan, Pemerintah Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca Tangani Karhutla Kalimantan

 

BNPB Kerahkan Operasi Udara dan Darat

Desakan tersebut muncul ketika pemerintah memang sedang memperkuat penanganan karhutla melalui operasi udara dan darat.

BNPB menyebut enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Operasi tersebut melibatkan patroli udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemadaman menggunakan water bombing. Secara keseluruhan, terdapat 39 unsur udara yang dikerahkan untuk mendukung pemantauan dan penanganan karhutla.

Khusus di Kalimantan Barat, BNPB mengerahkan dua helikopter patroli, satu armada OMC, dan lima unit water bombing.

Baca Juga: Warga Palumbonsari Karawang Minta Honor RT dan RW Ditambah

Di Kalimantan Tengah, pemerintah menyiagakan satu helikopter patroli, satu armada OMC, dan empat unit water bombing. Sementara Kalimantan Selatan mendapat dukungan satu helikopter patroli, satu armada OMC, dan tiga unit water bombing.

 

Ancaman Karhutla Masih Dipengaruhi Cuaca Kering

Persoalan karhutla juga tidak terlepas dari kondisi cuaca.

BMKG sebelumnya menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi relatif kering. Titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi juga masih terpantau terutama di Kalimantan dan Papua.

BMKG mencatat 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim telah memasuki musim kemarau pada Dasarian I Agustus 2026.

Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut dan vegetasi yang mudah terbakar.

 

Ribuan Hotspot Jadi Alarm Penanganan Karhutla

Desakan Puan dan data BNPB menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan membutuhkan penanganan yang terukur.

Dengan hotspot yang tersebar di lima provinsi, penetapan zona operasi prioritas dapat menjadi salah satu cara untuk memusatkan personel, peralatan, sumber air, dan dukungan udara pada wilayah dengan risiko paling tinggi.

Pemerintah sendiri telah menjalankan operasi udara dan darat. Tantangannya kini adalah memastikan sumber daya tersebut dapat diarahkan secara cepat ke lokasi yang paling membutuhkan.Baca Juga: 6 Swasta Akademisi Jadi Tersangka KPK di Pemerasan Ortu Calon Mahasiswa Kedokteran Unsoed