POJOKSATU.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempatkan program revitalisasi satuan pendidikan sebagai agenda prioritas nasional.
Setelah menemukan fakta mencengangkan lebih dari 1,2 juta ruang kelas di sekitar 195 ribu sekolah berada dalam kondisi rusak, mulai dari rusak sedang hingga rusak berat.
Temuan ini mempertegas urgensi penanganan sarana pendidikan yang selama ini tertinggal dari kebutuhan nyata di lapangan.
Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa masalah kerusakan ruang kelas tidak bisa lagi ditunda.
Ia menyebut program revitalisasi kini menjadi salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, sehingga masuk dalam prioritas yang harus diselesaikan dalam dua tahun pertama pemerintahan.
Meski demikian, Gogot mengakui bahwa skala kerusakan yang besar membuat proses pemulihan membutuhkan upaya ekstra dan waktu yang tidak singkat.
Sampai September 2025, Kemendikdasmen mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan revitalisasi.
Dari target 13.834 sekolah yang harus diperbaiki, 11.179 sekolah sudah menandatangani kerja sama dan melengkapi administrasi.
Selain itu, dana tahap pertama juga telah disalurkan ke ribuan sekolah.
Setidaknya 70 persen dari pagu bantuan telah diterima 9.595 sekolah untuk mulai melakukan perbaikan sarana kelas, fasilitas sanitasi, hingga lingkungan sekolah.
Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat revitalisasi, yakni mencapai Rp 17,1 triliun pada tahun berjalan.
Namun, ada catatan serius alokasi anggaran untuk tahun 2026 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 14 triliun.
Kondisi ini membuat Kemendikdasmen berharap adanya penambahan dana agar revitalisasi dapat menjangkau lebih banyak sekolah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Program revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan ruang kelas, tetapi juga pembangunan unit sekolah baru, perbaikan akses jalan, listrik, saluran air, hingga sanitasi.
Akses ini dianggap vital untuk memastikan lingkungan belajar aman, nyaman, dan layak bagi para siswa.
Wilayah 3T menjadi sasaran khusus karena banyak sekolah di daerah tersebut memiliki fasilitas paling memprihatinkan.
Agar proses lebih transparan, Kemendikdasmen memperkenalkan Aplikasi Revitalisasi Satuan Pendidikan yang memungkinkan pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan secara langsung dan memantau progres pelaksanaan secara digital.
Sistem ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk perbaikan sekolah.
Meski upaya ini mendapat sambutan positif, beberapa pihak menilai tantangan yang dihadapi pemerintah masih sangat besar.
Selain besarnya jumlah ruang kelas rusak, banyak daerah juga berhadapan dengan hambatan geografis dan administrasi yang memperlambat proses pembangunan.
Namun, Kemendikdasmen meyakini bahwa dengan prioritas anggaran dan dukungan lintas kementerian, revitalisasi dapat berjalan lebih cepat.
Revitalisasi satuan pendidikan menjadi titik penting untuk mendorong kualitas belajar siswa.
Pemerintah berharap, dengan perbaikan fasilitas, mutu pendidikan Indonesia dapat meningkat dan tidak ada lagi siswa yang belajar di ruang kelas yang membahayakan keselamatan mereka.***
