POJOKSATU.id, JAKARTA—Majelis Ulama Aceh atau yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh meminta Presiden Prabowo berubah sikap menetapkan Bencana Nasional di Sumatera.

Penetapan Bencana Nasional di tiga provinsi terdampak bencana penting dilakukan pemerintah pusat mengingat dampak skala bencana yang besar di Sumut, Aceh dan Sumbar.

Desakan para ulama ini muncul usai ulama Aceh menggelar musyawarah dengan tema 'Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah: Membangun Keseragaman Masjid sebagai Wadah Pemersatu Ummat dalam Bingkai Ahlusunnah wal Jama'ah'.

Baca Juga: Kasus Ujaran Kebencian Resbob Berbuntut Panjang, Kampus Jatuhkan Sanksi Cabut Status Mahasiswanya

Musyawarah berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (14/12).

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Teungku H Faisal Ali dalam keterangannya, Senin (15/12/2025) mengatakan, mereka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh serta wilayah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Teungku H Faisal Ali adalah Ketua MPU Aceh, lembaga ulama di tingkat provinsi Aceh yang berwenang memberikan pertimbangan keagamaan dan moral bagi pemerintah daerah, yang berbeda dari MUI Pusat.

Teungku Faisal juga menjelaskan, ulama Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh untuk melakukan revisi anggaran demi menyesuaikan dengan kegiatan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.

Ulama memahami keterbatasan pemerintah daerah dalam menghadapi skala bencana yang besar.

Baca Juga: Viral! Video Warga Kejar Truk Bantuan Kasur Usai Banjir Bikin Heboh, Relawan Disebut Tak Bisa Bagikan Langsung

"Oleh karena itu, muzakarah ini mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius, dukungan anggaran, serta langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan yang terjadi," ujar Teungku Faisal.

Ulama juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut secara serius para pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana, serta menindak mereka secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teungku Faisal mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk bersatu, saling tolong-menolong, bahu-membahu membantu saudara-saudara yang terdampak musibah sebagai wujud ukhuwah Islamiyah dan kemanusiaan.

Sementara itu, BNPB memperbarui data korban akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan data terbaru situs resmi BNPB, Senin (15/12/2025), bencana banjir bandang dan longsor itu telah menyebabkan 158.049 rumah rusak.

Korban tewas mencapai 1.022 orang. BNPB juga mencatat 206 masih hilang atau belum ditemukan dan 7.000 orang terluka. Selain itu, lebih dari 600 ribu orang masih mengungsi.***