Benang Merah Bupati Purwakarta Gugat Cerai Dedi Mulyadi, Sepertinya Berawal Dari Sini

bupati purwakarta
Wakil ketua komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. (Foto IG Dedi dan Anne)

POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Salah satu penyebab atau benang merah Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika gugat cerai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, kemungkinan lantaran orang ketiga yang mengaitkan dengan urusan politik. Karena antara Eksekutif dan Legislatif hingga kini, tidak sedang baik-baik saja.


Puncaknya saat DPRD Purwakarta gagal melaksanakan sidang paripurna pada pertengahan bulan September ini, tidak lama kemudian Anne gugat cerai Dedi. Bupati kemungkinan mendapatkan bisikan dari orang ketiga, bahwa gagalnya paripurna DPRD atas campur tangan Dedi Mulyadi.

Menanggapi hal itu, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB), Asep Saepudin mengatakan tidak menutup kemungkinan itu salah satu penyebabnya.

“Ini yang menarik, kalau kita menarik benang merahnya, orang ketiga atau pembisik ini luar biasa mempengaruhi Bupatinya. Karena kedekatan Dedi Mulyadi dengan para anggota DPRD, kemudian dikaitkan ikut campur tangan,” kata Asep, melalui sambungan seluller, Rabu (28/09).


Perseteruan antara Eksekutif dan Legislatif di Purwakarta, awalnya mulai terjadi sekitar pertengahan tahun ini akibat anggaran pokok-pokok fikiran atau pokir. Kalau dulu aspirasi rakyat melalui anggota DPRD.

“Info awalnya ada deal-dealan antara Eksekutif dan Legislatif, setiap anggota DPRD akan mendapatkan anggaran pokir 2 (Dua) Milyar. Jumlah anggaran itu tidak di realisasikan oleh eksekutif,” jelas Asep.

Baca Juga : Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Gugat Cerai Dedi Mulyadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Para wakil rakyat pastinya senang dengan angin sorga tersebut, sehingga berbondong-bondonglah para wakil rakyat mengumumkan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan terealisai melalui anggaran pokir.

Nyatanya pokir yang dijanjikan, hingga pertengahan tahun 2022 jauh panggang dari api. Janjinya pokir 2 Milyar, yang direalisasikan hanya ratusan juta. Bahkan hingga saat ini, infonya masih ada anggota dewan yang belum mendapatkan anggaran pokir untuk masyarakatnya tersebut.

“Kebayang enggak malunya para wakil rakyat, janji aspirasi mereka ditagih oleh masyarakat. Kemungkinan masyarakat sudah mengukur-ngukur, merancang-rancang, bahkan menghitung anggaran kebutuhan aspirasi tapi pokirnya tidak cair semua,” beber Asep.

Dari situlah kemungkinan munculnya perseteruan awal antara Eksekutif dan Legislatif, para anggota Dewan menilai gerbong Bupati (eksekutif) ingkar janji atas anggaran pokir yang janjinya akan memberi 2 Milyar per anggota dewan.

Baca Juga : Kisruh Di DPRD Purwakarta Menjadi Dua Kubu, Posisi Bupati Anne dan Dedi Mulyadi Ada Dimana. ini Kata Ketua GMPB

Sementara di kubu eksekutif atau bahkan Bupati sendiri berkomunikasi secara politisnya buruk, sehingga masalah itu tidak bisa diselesaikan. Atas hal itu, para wakil rakyat akhirnya memiliki catatan sendiri atas raport merah eksekutif tersebut.

“Pas disaat yang sama, Dedi Mulyadi sering bertemu dengan beberapa para anggota DPRD Purwakarta. Padahal, anggota dewan yang ditemui Dedi itu merupakan loyalisnya walaupun lintas partai,” terang Asep, yang selalu mengikuti perkembangan politik di Purwakarta.

Disinilah kemungkinan besar pembisik-pembisik mulai melancarkan aksinya, baik itu yang berada di lingkaran Bupati Purwakarta maupun pembisik-pembisik yang diluar lingkaran bupati.

“Bisa saja kan mereka membisiki bupati, mulai memainkan peran yang ekstrim, mengaitkan kegagalan rapat paripurna karena kehadiran Dedi Mulyadi yang sering bertemu dengan beberapa anggota DPRD,” tambah Asep.

Baca Juga : Mencari Orang Ke Tiga Dibalik Keretakan Rumah Tangga Bupati Purwakarta dan Dedi Mulyadi

Padahal justru bisa jadi, Dedi bertemu dengan para anggota dewan itu, untuk menjalin komunikasi agar tidak mempermasalahkan anggaran pokir yang nilainya jauh panggang dari api.

“Hebatnya pembisik ini, bisa meyakinkan Bupati Anne hingga kemarahannya memuncak kepada Dedi Mulyadi. Padahal, logikanya mana ada sih suami yang rela istri tercintanya menderita, karena ditekan oleh para politisi. Suami pasti akan membela dan memberikan solusi terbaik, dengan cara melakukan komunikasi politik. Kang Dedi itu kan politisi handal,” tutup Asep Saepudin, mengakhiri pembicaraan.

Kemungkinan itu salah satu penyebab terjadinya Bupati Purwakarta melakukan gugat cerai kepada Dedi Mulyadi, pihak ketiga yang menginginkan Dedi dan Anne berpisah bukan hanya dari satu sisi itu saja.

Benang merah sebab akibat itu, mulai dibuka satu per satu, semoga saja Perceraian Bupati Purwakarta dengan Dedi Mulyadi tidak terjadi. Mereka bisa hidup rukun kembali, ditengah badai prahara rumah tangga yang sedang menimpanya. (Ade Winanto / pojoksatu)