Perbedaan ASN, PNS dan PPPK

Perbedaan ASN, PNS dan PPPK
Perbedaan ASN, PNS dan PPPK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah telah mengumumkan jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara atau ASN 2022 sebanyak 1.086.128 formasi. Namun masih banyak yang tidak tahu perbedaan ASN, PNS dan PPPK.


Banyak orang menyamakan antara ASN, PNS, dan PPPK. Meskipun ketiganya memiliki persamaan, tapi perbedaan ASN, PNS dan PPPK juga sangat banyak.

Persamaan dan perbedaan ASN, PNS dan PPPK bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aturan turunannya.

1. ASN

Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.


ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.

BACA : Formasi PPPK 2022 Ternyata 1 Juta, PPPK Non Guru 184.239

ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). ASN diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jadi, PNS dan PPPK adalah ASN. Tapi PNS bukan PPPK dan PPPK bukan PNS.

2. PNS

Pegawai Negeri Sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. PPPK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

4. Perbedaan PNS dan PPPK

Perbedaan PNS dan PPPK terdapat pada status kepegawaian, hak, perlindungan hingga usia pensiun.

Berikut perbedaan PNS dan PPPK yang wajib diketahui:

1. Pengangkatan

PNS diangkat secara tetap oleh pemerintah untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Pemberhentian

Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang menyebabkan PNS tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemberhentian PNS terdiri atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

BACA : Lengkap, Daftar Formasi PPPK 2022 Kabupaten Dan Kota Seluruh Indonesia

Pemberhentian PNS dengan hormat dilakukan jika PNS:

a. Meninggal dunia;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Mencapai batas usia pensiun;

d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Pemberhentikan PPPK dilakukan dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat apabila:

a. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

b. Meninggal dunia;

c. Atas permintaan sendiri;

d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK;

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.

3. Kedudukan

PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan.

Sedangkan jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. PPPK Tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama.

4. Hak

PNS mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan. Berikut hak yang diterima PNS yakni:

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
b. Cuti
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
d. Perlindungan
e. Pengembangan kompetensi

Sama seperti PNS, PPPK juga mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan. Berikut hak yang diterima PPPK:

a. Gaji dan tunjangan
b. Cuti
c. Perlindungan
d. Pengembangan kompetensi.

Sebagai catatan, jaminan hari tua PPPK diberikan dalam konteks perlindungan.

5. Gaji

PNS menerima gaji berdasarkan UU ASN dan kondisi eksisting.

Berdasarkan UU ASN:

a. Gaji;
b. Tunjangan Kinerja;
c. Tunjangan Kemahalan.

Berdasarkan kondisi eksisting:

a. Gaji Pokok;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Pangan;
d. Tunjangan Jabatan;
e. Tukin bagi PNS pusat
f. TPP bagi PNS daerah
g. Tunjangan Resiko
h. Tunjangan Khusus
i. Tunjangan Profesi

Catatan: Kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja masih dikaitkan dengan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi Pemerintah Pusat dengan besaran atas persetujuan Menteri Keuangan.

BACA : Cara Daftar PPPK 2022 Bagi Pelamar Prioritas Dan Pelamar Umum

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Gaji dan tunjangan PPPK berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Ketentuan gaji dan tunjangan PPPK saat ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020.

6. Pajak Penghasilan

Pengenaan Pajak Penghasilan PNS dan PPPK Pengenaan pajak penghasilan bagi PNS ditanggung APBN atau APBD (Perpres Nomor 80 Tahun 2010).

Sedangkan pengenaan pajak penghasilan bagi PPPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan.

7. Perlindungan

PNS mendapat perlindungan berupa:

a. Jaminan kesehatan;
b. Jaminan kecelakaan kerja;
c. Jaminan kematian; dan
d. Bantuan hukum.

PPPK mendapat perlindungan berupa:

a. Jaminan hari tua;
b. Jaminan kesehatan;
c. Jaminan kecelakaan kerja;
d. Jaminan kematian; dan
e. Bantuan hukum.

8. Usia PensiunĀ 

Usia pensiun PNS diatur sebagai berikut:

a. 58 tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional

Sedangkan usia pensiun PPPK yakni:

a. 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;

b. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya;

c. 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama.

Itulah perbedaan ASN, PNS dan PPPK dari aspek status kepegawaian, kedudukan, hak, perlindungan, dan usia pensiun. (one/pojoksatu)