Madu Jenazah

Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah dan wakilnya Budi Irawanto

Wawan menolak tanda tangan. Alasannya: bupati baru tidak boleh mengadakan mutasi sebelum enam bulan. Yang lebih penting: ia sama sekali tidak diajak bicara soal mutasi itu.


Setelah itu masih banyak hal terjadi. Tidak usah saya ceritakan di sini. Yang terakhir saja. Ketika istri Wawan meninggal dunia-lebih 100 hari lalu. Bupati melarang jenazah sang istri disemayamkan di rumah dinas.

Wawan pun memutuskan jenazah istri disemayamkan di rumah pribadi. Tapi rumah itu sudah lama tidak dihuni. “Setelah dicek tidak mungkin untuk persemayaman. Kotor sekali,” ujar sepupu Wawan.

Sang sepupulah yang lantas menelepon bupati malam itu juga. Jenazah sudah dalam perjalanan dari Malang. Sang keponakan minta penjelasan mengapa rumah dinas tidak boleh dipakai. Apa dasar hukumnya.


Akhirnya boleh. Tapi sudah panas. Malam itu bupati baik hati: datang melayat. Bupati masuk ruang tengah bersama pelayat wanita. Wawan di ruang depan melayani pelayat pria.

Keduanya tidak ketemu.

Sayang sekali, malam itu tidak terjadi diplomasi mayat.

Padahal banyak pertengkaran bisa selesai dengan alasan melayat. Malam itu mestinya bupati bisa bertemu wakilnya. Lalu salaman. Mengucapkan duka cita.

Wakil bupati mestinya menerima ucapan duka itu. Lalu terjadi basa-basi sebentar. Yang penting sudah ada alasan untuk wawuhan. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan babak baru yang lebih baik.

Diplomasi mayat sering terjadi di tingkat negara. Menlu Tiongkok bisa bertemu Menlu Indonesia ketika sama-sama melayat ke Tokyo. Yakni saat Kaisar Hirohito meninggal dunia di tahun 1989. Itulah untuk pertama kali dua Menlu bisa bertemu setelah hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia putus selama 24 tahun. Yakni sejak terjadi G3OS/PKI di tahun 1965.

Setelah jenazah Kaisar Hirohito dimakamkan, kedua menlu membicarakan pencairan hubungan diplomatik. Keesokan harinya terjadilah sejarah itu: dua menlu menandatangani perjanjian rujuk. Presiden Soeharto menyaksikan acara itu. Saya, salah satu wartawan yang ikut dalam pesawat kepresidenan, mengabadikan peristiwa itu.

Sayang diplomasi jenazah tidak terjadi di Bojonegoro. Mungkin tidak ada sutradaranya. Jangan-jangan lebih banyak kompor di Bojonegoro daripada air dingin Bengawan Solo yang melewatinya.

Wawan, nama panggilan wakil bupati itu, bertekad tidak akan mencabut pengaduan polisinya. Pun seandainya partainya, PDIPerjuangan, memintanya.

Wawan sudah aktif di partai itu sejak masih SMA: SMPP Bojonegoro. Kala itu ia jadi salah satu penggerak posko Gotong Royong di Bojonegoro. Di depan rumahnya sendiri -rumah bapaknyaia bangun pos warna merah itu. Padahal bapaknya itu bendahara Golkar. Hanya saja sang ayah aslinya memang anggota PNI-Partai Nasional Indonesia yang didirikan ole Bung Karno.

Karir politik Wawan dibangun dari posko Gotong Royong itu. Lalu jadi caleg: terpilih.

Wawan lantas menjadi ketua DPC PDIPerjuangan Bojonegoro. Sampai tiga periode. Juga menjadi anggota DPRD Bojonegoro tiga periode.