Gantung Pisang

Afghanistan di PBB

Oleh : Dahlan Iskan


SATU front lagi harus dihadapi Taliban: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perjuangan itu belum berhasil. Mungkin perlu waktu lama. Siapa yang berhak berpidato di PBB hari ini masih jadi rebutan: pemerintahan baru Taliban atau pemerintahan lama.

”Rebutan” siapa yang berpidato itu masih dibicarakan. Keputusan belum bisa diambil. Padahal semua negara sudah selesai mendapat giliran pidato. Afghanistan diputuskan: dapat yang terakhir saja. Sambil menunggu hasil ”rebutan” itu. Dari segi abjad Afghanistan mestinya berpidato duluan. Dari segi ”pendaftaran” Afghanistan termasuk rombongan awal. Negara itu sudah masuk PBB tahun 1946.


Indonesia baru masuk PBB tahun 1950. Bulan Januari 1965 Bung Karno marah: ganyang Malaysia. Hari itu Indonesia keluar dari PBB. Setahun kemudian Pak Harto, yang menggantikan Bung Karno, mendaftar lagi masuk PBB.

Tahun 1946 Indonesia belum bisa masuk PBB: negara-negara Barat belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang berkuasa di Indonesia masih dianggap para pemberontak. Sampai-sampai Indonesia berani melanggar UUD 1945: mengangkat seorang perdana menteri. Yang pro barat. Namanya, Anda sudah tahu: Syahrir. Yang baru berumur 30 tahun.

Padahal, sebenarnya, menurut UUD 1945 tidak boleh ada jabatan perdana menteri. Demokrasi kita presidential –bukan parlementer. Itu saking inginnya internasional mengakui kemerdekaan Indonesia.

Alay pasti tahu: Barat baru mengakui Indonesia di tahun 1949. Setahun kemudian diterima sebagai anggota PBB.

Pun demikian Afghanistan. PBB belum menerima pemerintahan Taliban sekarang. Duta Besar lama Afghanistan di PBB Nasir Andisha, masih ngotot: kalau PBB menerima Taliban itu sama saja dengan ngompori para pemberontak di Yaman, Myanmar, dan di negara lain. Agar mereka memberontak.

Duta besar Afghanistan yang baru, yang Taliban, mengatakan semua persyaratan pendaftaran sudah lengkap. Tinggal diputuskan. “Semua wilayah sudah kami kuasai. Semua perbatasan sudah kami kontrol,” ujar Suhail Shaheen, sang Taliban.

Suhail termasuk salah satu tim Taliban yang moderat. Ia termasuk tim negosiasi dengan Amerika, menjelang negara adikuasa itu meninggalkan Afghanistan 31 Agustus lalu.

Tapi waktu memang terlalu mepet. Permohonan Taliban itu harus diproses oleh birokrasi di sana. Harus disetujui dulu oleh satu komite. Komite itu terdiri dari sembilan negara. Termasuk Amerika, Rusia, dan Tiongkok.

Komitenya saja belum bersidang.

Yang sudah pasti mendukung pemerintahan Taliban 2.0 barulah Tiongkok dan Rusia. Juga Pakistan. Sedang yang siap di belakang itu: Turki, Qatar. Mungkin juga Timor Leste.

Tiongkok juga masuk PBB tahun 1946. Di tahun 1949 ”Taliban” Tiongkok memberontak. Menang. Pemerintah baru itu minta diakui oleh PBB. Ditolak.

Sampai 20 tahun kemudian masih juga ditolak.

Selama itu yang mewakili Tiongkok di PBB adalah Taiwan – -yang didirikan oleh pemerintahan yang kalah di perang sipil tahun 1949 itu.

Baru di tahun 1971, dunia menerima Tiongkok menjadi anggota PBB. Setelah ”Taliban”-nya Tiongkok dipegang oleh Deng Xiaoping.

Perjalanan Taliban masih panjang. Kampanye ke dunia internasional masih harus terus dilakukan. Untuk menarik simpati dunia internasional.

Kini Taliban mulai menjamin keamanan di Bandara Kabul. Mereka minta semua penerbangan asing masuk kembali ke Kabul. Turki dan Qatar sudah menormalkan sistem di bandara itu.