Permen Atap

Permen Atap

Oleh: Dahlan Iskan


MASA depan itu berjalan tertatih-tatih: listrik tenaga surya. Pelaku masa depan itu belum bisa lari. Mereka masih menunggu insentif dari mana pun datangnya.

Menteri ESDM akhirnya mengeluarkan Permen –peraturan menteri– yang baru. Isinya: barang siapa memasang solar cell di atap rumahnya, pemerintah memberikan permen beneran.

Menurut Permen itu, PLN harus menerima kelebihan listrik dari solar cell di atap rumah Anda –dengan perhitungan lebih baik dari Permen lama.


Pertama, meteran listrik Anda akan diganti. Selama ini meteran listrik di rumah Anda hanya untuk menerima listrik dari PLN. Meteran yang baru itu bisa mengirim listrik ke PLN.

Siang hari, solar cell di atap rumah Anda bisa menghasilkan listrik maksimum. Tentu di siang hari pemakaian listrik di rumah Anda kecil. Maka meteran Anda akan mengirim kelebihan listrik itu ke PLN.

Akhir bulan, meteran listrik itu memberi tahu Anda: berapa Anda memakai listrik PLN, setelah dipotong listrik yang Anda kirim ke PLN.

Kalau bulan itu Anda kirim listrik ke PLN sangat banyak, kelebihan angka itu disimpan di PLN. Bulan berikutnya bisa diakumulasikan. Siapa tahu bulan berikutnya banyak mendung.

Setiap tiga bulan, totalan listrik itu berakhir. Berapa pun Anda punya ”saldo”, dianggap nol. Begitulah tiap tiga bulan.

Menurut Permen yang baru, totalan itu menjadi tiap enam bulan. Berarti saldo setrum tiap bulan tetap diakui selama enam bulan. Itulah hal baru kedua di permen itu.

Yang baru ketiga: listrik yang Anda kirim ke PLN itu harus dibeli PLN dengan harga yang sama dengan PLN menjual listrik ke Anda.

Di Permen yang lama tidak begitu. Misalkan Anda membeli listrik PLN Rp 1000/kWh, PLN hanya akan membeli listrik kiriman Anda dengan harga Rp 650/kWh. Lewat Permen baru itu PLN harus membeli dengan harga yang sama.

Yang keempat: dulu hanya PLN yang wajib menerima kiriman listrik dari pelanggan. Di Permen yang baru, perusahaan listrik non-PLN juga wajib menerima hal yang sama.

Apakah ada perusahaan listrik di luar PLN? Ada. Empat atau lima buah. Kecil-kecil. Misalnya di Cikarang. Di kawasan industri itu berdiri perusahaan listrik swasta: Cikarang Listrindo. Perusahaan itu memiliki izin menguasai areal tertentu di Cikarang.

Pelanggan utamanya adalah pabrik-pabrik yang ada di kawasan itu. Cikarang Listrindo boleh menetapkan tarif listrik sendiri. Lebih mahal dari PLN. Tapi keandalannya juga lebih baik. Bahkan bisa digugat pelanggan bila CL ingkar janji.