Bappenas Dapat Penghargaan WTP, Golkar: Kita Tetap Akan Telusuri Hasil Temuan BPK

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Aneta Komarudin

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Aneta Komarudin turut memberikan apresiasi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenans) dalam pelaporan keuangan negara tahun 2019.


“Kami mengapresiasi pencapaian Bappenas yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama dua belas tahun berturut-turut sejak 2008,” ujarnya dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id, Selasa (1/9/2020).

Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjaga standar pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Namun, kita tetap perlu memperhatikan temuan dan akan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK,” katanya.


“Hal itu untuk memastikan penggunaan uang negara yang akuntabel dan transparan,” sambung Puteri.

Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN dan Sukuk Negara (Project Based Sukuk PBS) merupakan salah satu bentuk Alternatif pembiayaan kegiatan proyek oleh Kementerian atau Lembaga (KL) sesuai Daftar Prioritas Proyek (DPP).

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Bappenas berwenang untuk menilai kelayakan proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan tersebut.

Kewenangan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan, kelayakan, dan kesesuaian proyek dengan program pembangunan jangka menengah.

“Batas maksimum penerbitan SBSN dalam rangka penerbitan SBSN, serta kesesuaian proyek dengan prinsip syariah,” tutrur politisi Golkar ini.

BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat tahun 2018 dan 2019 yang disampaikan kepada DPR pada Mei lalu, menyebutkan bahwa Bappenas belum memiliki kebijakan terkait penilaian kelayakan proyek dan mekanisme pengusulan proyek infrastruktur yang dibiayai SBSN.

Berdasarkan temuan tersebut, Puteri menilai pentingnya penyempurnaan
mekanisme penilaian kelayakan proyek guna memastikan optimalnya penggunaan SBSN untuk membiayai proyek berbasis Sukuk.

“Penerbitan Sukuk proyek berkontribusi pada pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih mandiri dan mempercepat pembangunan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Puteri, skema penilaian kelayakan atas proyek yang dapat dibiayai sukuk perlu berlandaskan
dasar yang kuat.

“Baik dalam bentuk kebijakan maupun petunjuk teknis yang mengatur skema dan tahapan penyeleksian serta indikator penilaian sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Sementara itu, realisasi Semester I APBN TA-2020 mencatat capaian 22,66 persen atau sebesar Rp5,27 triliun dari total alokasi SBSN pembiayaan proyek di tahun 2020 senilai Rp23,29 triliun.

Jumlah yang besar tersebut digunakan untuk membiayai 726 proyek yang tersebar di 34 provinsi di 8 KL

“Dalam kesempatan RDP bersama Bappenas ini, sekali lagi saya imbau Bappenas untuk segera melengkapi ketentuan yang diperlukan dalam menyempurnakan skema penilaian kelayakan proyek berbasis sukuk,” imbuhnya.

Sebab, tambah Anak Buah Airlangga Hartarto itu, pasti akan berpengaruh pada optimalisasi penyerapan pembiayaan di tahun 2020, di mana untuk penyerapan semester I-2020 belum mencapai separuh dari target.

“Penyerapan pembiayaan proyek berbasis sukuk ini dapat turut meningkatkan belanja negara untuk menggenjot perekonomian dan menciptakan trickle-down effect untuk perekonomian di daerah,” pungkasnya.

(muf/pojoksatu)