Konflik Jokowi-JK Makin Panas, Rizal Ramli Dijadikan ‘Senjata’

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
jokowi
Jokowi-JK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Konflik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) semakin memanas. Meski keduanya tetap terlihat mesra, indikasi konflik Jokowi-JK tetap muncul ke permukaan.

Sejak awal, Jokowi terlihat ingin menguasai penuh roda pemerintahan dan lepas dari bayang-bayang JK. Namun, upaya itu tidaklah mudah, karena JK memiliki kedekatan secara emosional dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Tak habis akal, Jokowi memasukkan orang-orang kepercayaannya ke lingkaran Istana untuk mengamputasi wewenang JK. Kebijakan pertama yang dianggap bisa melumpuhkan kewenangan JK sebagai wapres, yakni mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI.

Pengangkatan Luhut membuat Wapres JK tersinggung. Pasalnya, wewenang Kepala Staf Kepresidenan hampur sama dengan kewenangan wapres yang tugasnya mengkoordinasi kementerian.


Selain itu, pengangkatan kapolri juga sempat membuat Jokowi-JK berkonflik. Jokowi tegas menolak pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, JK menyebutkan bahwa sebaiknya status Budi Gunawan ditentukan setelah praperadilan.

Komjen Budi Gunawan
Komjen Budi Gunawan

Saat itu, Jokowi tak bisa berbuat banyak karena pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan, partai pengusung Jokowi-JK.

Tapi bukan Jokowi namanya kalau tidak lihai. Orang nomor satu di Indonesia itu akhirnya membentuk tim 9 yang diketuai tokoh nasional, Buya Syafii Maarif. Tugas utama tim 9 ini yakni mendinginkan konflik KPK vs Polri.

Namun  di balik itu, Jokowi juga memanfaatkan ketokohan Buya Syafii Maarif untuk menyerang Komjen Budi Gunawan. Tujuannya hanya satu, yakni menggagalkan Komjen Gunawan menjadi kapolri. Hasilnya tak sia-sia, Budi Gunawan yang didukung JK dan PDI Perjuangan gagal menduduki kursi nomor satu di Polri. Jokowi akhirnya mengangkat Badrodin Haiti menjadi Kapolri.

Terbaru, Jokowi mengangkat Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Manusia. Rizal Ramli yang mendapat dukungan mayoritas dari berbagai kalangan, dijadikan sebagai ‘senjata’ oleh Jokowi untuk menjegal JK.

Selain sebagai Menko Kemaritiman, Rizal Ramli juga dijadikan alat untuk menyerang kebijakan JK. Rizal pun langsung berkicau soal proyek listrik 35 ribu mega watt yang disebut-sebut sebagai proyek ambisius JK.

Bahkan, Rizal Ramli tak segan-segan menyuruh JK menemuinya untuk berdebat soal proyek itu. Hingga kini, Rizal Ramli terus merongrong proyek tersebut, meski bukan leading sektor kementeriannya.

Wapres JK dan Rizal Ramli
Wapres JK dan Rizal Ramli

Hal tersebut membuat Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi berang. Ia menyebut Rizal Ramli harus ditertibkan.

“Kalau saya sebagai pribadi, Presiden harus tertibkan, yang begitu-begitu tidak bisa ditoleransi. Akhirnya kan bingung investor di luar,” ujar Sofjan Wanandi di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).

Direktur Aufklarung Center, Dahroni Agung Prasetyo mengakatan, indikasi konflik antara Jokowi-JK semakin terlihat. Jokowi pun semakin tidak percaya dengan JK. Karena itu, reshuffle kemarin Jokowi merasa tak perlu lagi meminta pertimbangan JK.

Agung melihat, konflik Jokowi dengan JK memang sudah diprediksi sejak awal. Jokowi yang selalu menjadikan rakyat sebagai fokus utama pembangunan, harus bergandengantangan dengan JK, yang mewakili kelompok kepentingan bisnis dan pengusaha. Kini, untuk memastikan janji kampanye terlaksana, Jokowi pun memasukkan nama Rizal Ramli.

“Sosok Rizal Ramli ini menjadi harapan baru akan pemerintahan yang bisa mewujudkan cita-cita Trisakti dan nawacita,” tutur Agung, seperti dilansir RMOL, Kamis (10/9/2015).

Maka dengan kepercayaan penuh Jokowi, penilaian Agung, Rizal Ramli langsung menggebrak sumbatan dan hambatan yang selama ini menjadi penghalang janji suci Jokowi kepada rakyat. Dan ironisnya, sumbatan itu bukan dari luar saja, melainkan dari dalam pemerintahan sendiri.

“Namun bukan Rizal Ramli namanya kalau tak terus menggebrak. Mau dari pemerintah atau bukan, Rizal terbukti konsisten memperjuangkan apa yang ia yakini benar sesuai dengan amanat konstitusi. Masalah gaduh, itu hanya persepsi pihak yang terganggu saja,” tegas Agung.

Sikap Rizal Ramli yang berpihak pada rakyat banyak ini, tegas Agung, tentu saja menggangu kepentingan bisnis, yang sialnya diduga adalah lingkaran bisnis JK. Termasuk di dalamnya terkait dengan proyek ambisius pembangkit listrik 35.000 MW.

“Maka tak heran dengan Sofjan Wanandi yang teman JK sejak lama itu. Kemarahan Sofjan pada Rizal kian membuktikan ada konflik JK dan Jokowi,” pungkas Agung.

(one)