Indonesia Belum Miliki Lembaga Percetakan Alquran Refresentatif

Menteri Agama Lukman
Menteri Agama Lukman
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin

POJOKSATU.id, BOGOR – Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, ternyata Indonesia belum memiliki lembaga percetakan Alquran refresentatif. Padahal, ini akan membantu kebutuhan Alquran di masyarakat.

Demikian dikatakan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin saat mengunjungi sekaligus rapat bersama pengelola Lembaga Percetakan Alquran (LPQ) Ciawi, Selasa (24/3). Hadiri juga dalam kesempatan itu dirjen Bimas Islam, kepala Balitbang, kabiro umum, kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, serta kepala Kemenag Kota dan Kabupaten Bogor.

“Percetakan Alquran memang persoalan lama. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, kita harus punya percetakan yang bagus,” kata Lukman.

Karena belum punya lembaga percetakan mumpuni, Kemenag pun kini mulai menata dan mengakuisisi LPQ jadi bagian dari Kemenag. Hal inilah yang sedang dikaji Kemenag terkait penataannya. Untuk menuju hal itu, sambungnya, ada persoalan yang harus dibenahi. Pertama, persoalan internal antara Kemenag, pengelola YPI, dan LPQ.


“Harus ada niatan yang sama. Ini harus jadi aset Kemenag, bukan milik perorangan demi kemajuan pengembangan percetakan Alquran,” jelasnya.

Kedua, kata dia, harus ada legal institusional dan legal operasional. Ini penting agar sistem pengelolaannya lebih baik lagi.

“Intinya, kami perlu miniatur percetakan agar masyarakat Indonesia tahu bagaimana cara cetaknya. Itu saya yakin Kemenag mampu,” pungkasnya.

Selain membahas nasib LPQ, menag juga melihat aula dan wisma milik YPI yang saat ini tengah dibahas pengelolaanya. Sedangkan, Direktur LPQ Samidin Nashir mengatakan, sejak awal berdirinya LPQ, pihaknya memang memiliki harapan jadi percetakan Alquran terbesar di Asia Tenggara. Namun, di tengah perjalanan, banyak hal yang menyebabkan keinginan itu tidak terwujud.

“Sebenarnya kami bisa berkiprah di Asia Tenggara,” kata Samidin.

Sekadar diketahui, kini status LPQ jadi unit khusus di bawah Kemenag. Awalnya, LPQ belum masuk struktur atau ekstra non-struktural sehingga sifatnya organisasi korporasi.(radar bogor/cr2/lya)