Pengurus DPD Golkar Berloncatan ke Agung Laksono

Golkar Terbelah
Agung Laksono
Agung Laksono

POJOKSATU.id, CIBINONG – Pengurus DPD berloncatan ke kubu Agung Laksono. DPD Kota dan Kabupaten Bogor, di antaranya, yang buru-buru memutuskan merapat ke kubu Agung Laksono pasca-keluarnya SK Kemenkumham yang mengakui kepengurusan Agung Laksono.

Sebelumnya, dua DPD ini dengan tegas akan tetap mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Bali atau pimpinan Aburizal Bakrie (Ical).

”DPD PG Kota Bogor akan mendukung siapa pun kepengurusan DPP yang diakui pemerintah. Kami akan taat dan fatsun. Dalam hal ini kami akui kubu Agung Laksono,” singkat Wakil Ketua DPD Kota Bogor, Atmaja seperti dilansir Radar Bogor, Selasa (24/3).

Senada juga dikatakan Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor, A. Tohawi. Ketua Fraksi Golkar-PAN DPRD Kabupaten Bogor ini menyatakan akan mendukung DPP yang sudah mendapat legitimiasi dari pemerintah. ”Kami siap mendukung kepengurusan yang legal,” tuturnya.


Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPR RI, Airlangga Hartarto menyebutkan, konflik internal partainya tidak membuat kader Golkar Kabupaten Bogor terbelah.

Informasi yang menyebutkan bila loyalis Ical di Bogor merapat ke Kubu Agung Laksono, dinilainya sebagai isu yang sengaja digulirkan untuk memecah belah partai.

”Di Bogor tidak ada kubu-kubuan. DPD Golkar Kabupaten Bogor tetap solid, dan tidak terpengaruh akan konflik itu. Hal inilah yang membuat Golkar di Kabupaten Bogor memenangkan pemilu,” terangnya.

Sebelumnya, pemerintah mengakui susunan pengurus DPP Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agung Laksono berdasarkan SK Menkumham Yasonna H Laoly, Senin, 23 Maret 2015.

“Memutuskan mengesahkan permohonan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang dinyatakan dengan akta yang dibuat di hadapan notaris Surjadi, S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Jakarta,” tulis Yasonna dalam SK tersebut.

Yasonna menyatakan, keputusan tersebut berlaku mulai Senin, 23 Maret. Selain itu, dengan keluarnya SK baru, pemerintah otomatis menganggap AD/ART dan susunan kepengurusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

“Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” sambung SK tersebut.

Partai Golkar, Politik Terkini, Berita Politik Terkini
TAK DIAKUI PEMERINTAH: Dari kiri, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Ketua Umum Parta Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua Badan Anggaran (Banggar), Ahmad Noor Supit, dan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin berbincang bersama sesaat sebelum memulai rapat Fraksi Partai Golkar.

ICAL COPOT 16 ANGGOTA FRAKSI

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie alias Ical mengkritik keras Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly atas rivalnya Agung Laksono.

Ical menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan kekuasaan. Seharusnya, Yasonna bisa menunggu keputusan pengadilan sebelum melakukan pengesahan kepengurusan di partai beringin.

“Prinsipnya, kami tunggu putusan pengadilan. Karena Indonesia ini negara hukum bukan kekuasaan, jadi produk-produk itu harus berdasarkan hukum,” terang Ical dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

Ical menegaskan, aktivitas di Fraksi Partai Golkar di DPR akan tetap berjalan seperti biasa dengan dipimpin Ade Komaruddin. Keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan Agung tak bisa dijadikan pedoman untuk merubah pilar-pilar beringin senayan.

“Kita lihat legal standing dari tindak kekuasaan Yasonna Laoly yang menamakan dirinya menkumham, tapi tidak berdasarkan hukum. Secara de jure kubu Agung dimenangkan, tapi secara de facto kamilah yang punya kekuasaan dan tidak akan ada pergantian apa-apa. Fraksi gak bisa direbut. Mana bisa. Lawan!” tandasnya menggebu.

Tidak hanya itu, Ical juga memastikan akan mencopot 16 pembelot dan mengganti pengurus fraksi serta alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR dan MPR. Salah satunya kader Golkar yang menjabat wakil ketua MPR.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPR RI Ade Komarudin. Usulan ini, menurut Ade, muncul dalam rapat pimpinan komisi dan AKD yang berasal dari fraksi Golkar dengan pimpinan Fraksi Golkar di DPR, Senin (23/3).

“Bahwa dalam tempo yang tidak terlalu lama, mulai hari ini akan ada pergantian beberapa orang saja pergantian pimpinan fraksi, komisi dan AKD lain, berkaitan dengan menyeberang ke kubu Ancol, ini agar kinerja fraksi efektif. Ada usulan pergantian terhadap wakil ketua MPR,” kata Ade Komarudin di ruang Fraksi Golkar DPR, Jakarta. (tik/c)

Golkar Terbelah