Cianjur Tak Sehijau Dulu (1) Lahan Produktif Jadi Bangunan Industri

IRONIS: Pembangunan besar-besaran kawasan industri di atas lahan pertanian produktif bakal berimbas pada mengurangnya hasil produksi padi di Kabupaten Cianjur. Foto : Farhan / Pojoksatu.id
IRONIS: Pembangunan besar-besaran kawasan industri di atas lahan pertanian produktif bakal berimbas pada mengurangnya hasil produksi padi di Kabupaten Cianjur. Foto : Farhan / Pojoksatu.id
IRONIS: Pembangunan besar-besaran kawasan industri di atas lahan pertanian produktif bakal berimbas pada mengurangnya hasil produksi padi di Kabupaten Cianjur. Foto : Farhan / Pojoksatu.id

POJOKSATU – Terkait maraknya berbagai proyek pembangunan industri di lahan produktif disoroti berbagai pihak. Meski hingga kini hal tersebut masih pro dan kontra.

Ketua Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Kabupaten Cianjur Anang Riyadi menjelaskan Kabupaten Cianjur, begitu ternama dengan tanahnya yang subur dan sebagai salah satu penghasil beras terbaik di dunia.

“Ironisnya, kini eksistensinya mulai tergerus karena kebijakan pembangunan Pemkab Cianjur yang tidak lagi berorientasi kepada pertanian,” kata Anang kepada Radar Cianjur (Grup Pojoksatu.id), kemarin (22/3).

Hal tersebut diindikasikan dengan maraknya pembangunan pabrik di lahan pertanian produktif. Kondisi tersebut terjadi terutama di Kecamatan Sukaluyu dan Karangtengah.


Menurutnya, di dua kecamatan tersebut berdiri puluhan perusahaan di lahan produktif dan berada di jalur lintasan utama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yang pelik.

“Mulai dari krisis pangan hingga gejala sosial. Hal ini menunjukan tidak adanya kesiapan dari Pemda Cianjur untuk mengelola lingkungan termasuk di dalamnya juga keterlibatan mengenai perizinan,” jelasnya.

Baginya pembangunan pabrik-pabrik tersebut menjadi kontra produktif ketika berdiri di lahan produktif yang seharusnya justru mendapat perhatian pemerintah sebagai lumbung swasembada pangan.

“Kami mendesak pemerintah perlu lebih siap dalam pengawasan, dan penegakan aturan yang berkaitan dengan lingkungan. Jangan sampai pabrik-pabrik yang sudah terlanjur berdiri tersebut memberikan dampak buruk bagi lingkungan, karena persoalan limbah dan dampak lainya,” ujarnya.

Ditegaskannya, Pemkab Cianjur harus punya ketegasan sikap dalam pengelolaan dan penataan ruang agar sesuai peruntukanya. “Pemkab jangan serampangan, harus bisa memperketat perizinan jangan sampai hanya berpihak kepada kepentingan pengusaha saja, harus diperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang akan timbulm” pungkasnya.

Sementara itu, pimpinan perusahaan GSI wilayah Sukaluyu yang luasanya lebih 70 hektar tidak dijumpai. Akan tetapi, nampak berbagai pelaksanaan pembangunan fisik perusahaan tersebut dengan alat berat.

Ironisnya, kini tanah yang semula merupakan jadi unggulan penyuplai beras Cianjur, kini berubah menjadi bangunan yang megah. Nampak, pengamanan yang ketat dari petugas keamanan di perusahaan tersebut.

Toni salah seorang pemborong perusahaan tersebut mengaku, dirinya sengaja datang dari Tangerang untuk membangun salah satu bangunan di areal GSI. “Tugas saya membangun fisik sudah selesai, sekarang kami hanya memantaunya. Sedangkan untuk pimpinan proyek sendiri saat ini tengah tidak ada di tempat,” tandasnya.

Terpisah, General Affairs/HRD Aurora Sukaluyu Dani Ramdani mengaku, tidak mengetahui apakah perusahaannya sudah melakukan penggantian lahan atau belum. Namun, yang pasti perusahaan yang memiliki luas 9 hektar ini sudah memiliki izin lengkap.

“Karyawan kami sudah ada 3.500 orang, tentunya dengan perusahaan kami mereka bisa dipekerjakan yang layak. Apalagi gaji perusahaan kami di atas UMK yakni minimal Rp1.648.000,” jelasnya.

Dirinya mengaku, untuk aspek positif pendirian perusahaan tentunya pasti ada. Pasalnya semenjak adanya industri masyarakat lulusan SD saja bisa diterima kerja. “Untuk lulusan SD saja minimal operator, dan kami mendahulukan warga sekitar,” paparnya.

Meskipun, demikian pihaknya mengaku aneh mengapa di areal subur seperti ini ada pendirian industri dan terus dilakukan. “Kami ini lebih dulu ada, tapi aneh mengapa di kawasan subur seperti Sukaluyu ini malah ditambah perusahaan baru. Bahkan, luasnya juga beberapa kali lipat dari areal kami. Tentunya, kekhawatiran juga muncul seperti rawan pangan hingga terganggunya suplai air bersih,” ujarnya.

Dijelaskannya, dulu wilayah Sukaluyu merupakan wilayah memiliki areal pesawahan yang luas. Namun kini berubah berdiri puluhan perusahaan. “Kami harap pemerintah juga bisa memikirkan aspek lingkungan juga. Kami juga sebagai perusahaan yang sudah ada lebih dulu akan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh mengatakan, belum bisa melakukan pembatasan pembangunan kawasan Industri, karena itu merupakan kebutuhan. Akan tetapi mereka perlu ada penggantian lahan jika ada pendirian industri di daerah hijau.

“Jakarta juga banyak industri, begitu juga Cianjur. Tentunya dengan perusahaan bisa membawa manfaat, sehingga peluang lapangan kerja semakin terbuka,” ujarnya.

Meskipun demikian pihaknya, berharap berbagai masalah itu bisa diselesaikan. Pihaknya juga akan menargetkan agar Cianjur terus surplus produsi pangannya.

“Kami harapkan, dengan adanya Dewan Ketahanan Pangan tentu kita akan lebih mudah dalam penanganan berbagai masalah, terkait ketahanan pangan, baik itu mengenai pengawasan dan pengendalian ketersediaan pangan hingga bisa terjamin,” jelasnya.

Dijelaskannya, terkait proses penggantian sawah nanti, Pemkab Cianjur hanya sebagai fasilitator dan tidak boleh sebagai pengelola. Oleh karena itu, aturan untuk itu akan diperjelas.

“Jadi nanti perusahaan yang ingin mengganti sawah langsung berhubungan dengan kelompok tani pada wilayah sawah baru yang akan dicetak. Kami hanya sebagai fasilitator dan bukan lagi pengelola,” pungkasnya.(fhn/dep)