Sanitasi Rp611 M, Dewan Ingatkan Tak Pakai Calo

Yomanius Untung
Yomanius Untung
Yomanius Untung

POJOKSATU – DPRD Jawa Barat meminta pemerintah provinsi mengantisipasi praktik percaloan terhadap sejumlah program yang disalurkan ke daerah. Hal ini dikarenakan banyaknya laporan dari aparatur desa terkait adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai perantara program tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, saat ini banyak aparatur desa yang didatangi pihak-pihak yang mengaku sebagai konsultan terkait program sanitasi pembuatan jamban.
“Saat ini sudah ada klaim dari  orang perorang yang  menawarkan jasa kepada desa-desa yang mendapat bantuan sanitasi,” kata Untung di Gedung DPRD Jabar, Bandung.

Berdasarkan laporan, kata Untung, oknum tersebut  menawarkan jasa untuk membantu mengurus bantuan sanitasi dari Pemprov Jabar. Untung menjelaskan, modus yang dilakukan yakni mengaku-ngaku sebagai konsultan.

Mereka mendatangi para kepala desa dan menyatakan bahwa desa tersebut akan mendapatkan bantuan sanitasi dari Pemprov Jabar. “Mereka mengaku bisa memuluskan bantuan tersebut dengan meminta imbalan tertentu,” katanya seraya menyebut modus tersebut salah satunya terjadi di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.


Untung mengaku prihatin dengan adanya program pemprov yang dicatut. Untung menduga, para pelaku memiliki jaringan dalam menjalankan aksinya ini.

Untung pun meminta pemerintah segera menangani hal ini mengingat anggaran bantuan untuk program sanitasi cukup besar yakni mencapai Rp 611 miliar. “Setiap desa mendapatkan bantuan sekitar Rp 540 juta. Itu harus antisipasi, dan diluruskan bahwa tidak ada percaloan itu,” katanya.

Selain masalah percaloan, lanjut Untung, pendataan desa-desa yang mendapat bantuan pun masih belum akurat. Namun, Untung memaklumi hal tersebut mengingat waktu yang cukup mendesak.

“Kita kemarin mengundang Bappeda untuk masalah sanitasi, formulanya bagus. Hanya saja selama ini keterbatasan anggaran, jadi tidak terakomodir,” pungkasnya. (agp)