Pelapor Pimpinan KPK Bermasalah, Ini Dia Orangnnya…

Berbagai cara dilakukan untuk menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah rentetan laporan atas seluruh pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri, upaya menyerang KPK juga dilakukan pihak tersangka kasus gratifikasi Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

Berdasar pengecekan Jawa Pos (PojokSatu.id Grup) ke latar belakang masing-masing pelapor, mulai pelapor Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yakni politikus PDIP Sugianto Sabran, lalu pelapor Wakil Ketua Adnan Pandu Praja (pengacara Mukhlis Ramlan), berikutnya pelapor Ketua KPK Abraham Samad (Direktur Eksekutif KPK Watch M. Yusuf Sahide), hingga pelapor Wakil Ketua Zulkarnaen (Ketua Jatim Aksi Fathorrasjid), beberapa adalah sosok yang kurang dikenal dan sebagian lagi pernah bermasalah dengan hukum.

Informasi yang didapatkan Jawa Pos dari sejumlah warga di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), menyebutkan, Sugianto Sabran termasuk pengusaha yang kerap bermasalah dengan hukum. Dia pernah menjadi buron alias masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus illegal logging. Pengusaha kayu itu pernah menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 2005. Namun, pernikahan tersebut kandas lantaran dipicu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

sugianto_sabran_pel1


Sementara itu, Mukhlis Ramlan bukan nama asing bagi kalangan aktivis pemuda di Samarinda. Dia disebut-sebut pandai memanfaatkan momentum. Berdasar penelusuran Kaltim Post (Jawa Pos Group), Mukhlis memulai “karir” sebagai aktivis HMI. Namanya mulai mencuat ke publik tatkala mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2009. Maju dari Partai Hanura, Mukhlis bertarung untuk satu kursi DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau. Hanya mendapat seribu lebih sedikit suara, dia gagal menjadi legislator.

mukhlis_ram

Sejumlah rekan dekat yang mengenal sosok Mukhlis membenarkan bahwa dia sering mengaku-ngaku atas sesuatu yang bukan kapasitasnya. Sebagai contoh, Mukhlis pernah mengaku orang dekat Hatta Rajasa ketika menjabat menteri sekretaris negara. Mukhlis tak membantah pernah maju sebagai caleg dari Hanura. “Tapi, setelah pemilu selesai, selesai juga keterikatan saya dengan partai bersangkutan,” tegasnya. Namun, dia membantah anggapan bahwa laporannya ke Bareskrim membawa misi petinggi partai.

M. Yusuf Sahide, pelapor Ketua KPK Abraham Samad, bukan sosok yang populer meskipun mengatasnamakan diri sebagai ketua KPK Watch. Aktivis LSM yang disebut-sebut satu almamater dengan Samad di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu baru menjadi incaran media setelah melaporkan sang panglima KPK. Bukti yang disetorkan ke Bareskrim hanya berupa satu bundel cetakan dokumen artikel berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad” yang diunduh dari internet. Berkat laporannya tersebut, Sahide mendapat kecaman keras dari para simpatisan KPK di Makassar. Mereka menuding si pelapor sengaja menumpang momentum untuk mencari popularitas di tengah konflik yang sedang menerpa KPK.

M. Yusuf Sahide.
M. Yusuf Sahide.

Jika sesuai rencana, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen akan dilaporkan Fathorrasjid. Di kalangan politisi Jawa Timur (Jatim), Fathorrasjid awalnya dikenal sebagai politikus PKB. Partai itu yang mengantarkannya menjadi anggota DPRD Jatim dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 1999–2004. Karirnya menanjak ketika kembali menjadi anggota dewan dan menjabat ketua DPRD Jatim.

Meski menduduki jabatan penting, Fathorrasjid berpindah haluan politik dan masuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Walau begitu, dia menolak menanggalkan jabatan ketua DPRD Jatim dan bertahan sampai akhir masa tugas meski beberapa kali dipaksa mundur. Karirnya mulai menurun ketika ramai-ramainya polemik PKB-PKNU. Saat itu Kejaksaan Tinggi Jatim juga mulai mengusut pelaksanaan program penanganan sosial ekonomi masyarakat (P2SEM) yang dinilai banyak yang fiktif.

Fathorrasjid. (Dimas Alif/Jawa Pos)
Fathorrasjid. (Dimas Alif/Jawa Pos)

Kejaksaan akhirnya menetapkan Fathor –sapaannya–sebagai tersangka dengan tudingan kerugian negara hingga Rp 5,8 miliar. Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Fathor hukuman enam tahun penjara. Di tingkat banding, hukumannya dikorting menjadi empat tahun penjara. Di tingkat kasasi, hukuman Fathor tidak berubah. Ketika berada di dalam penjara, dia beberapa kali berkoar-koar akan membuka borok korupsi di Jatim. Tapi, janji itu baru mulai dilakukan setelah dia keluar dari penjara dengan membentuk LSM Jatim Aksi. (gun/idr/c9/kim/ps)