Pidato Jokowi Tetap Seperti Ketua RT

Jokowi menyamapikan pernyataan di Istana Negara, Minggu (24/1/2015) malam
Jokowi menyamapikan pernyataan di Istana Negara, Minggu (24/1/2015) malam
Jokowi menyamapikan pernyataan di Istana Negara, Minggu (24/1/2015) malam

POJOKSATU – Pidato Presiden Joko Widodo yang kedua dalam menyikapi konflik KPK dan Polri tetap dianggap tidak menyelesaikan masalah. Pernyataan Jokowi dinilai tak akan menghentikan segala tindakan pelemahan pemberantasan korupsi yang kini tengah dialami KPK.

Pidato Presiden tadi malam di Istana Negara dianggap sama seperti pernyataannya di Istana Bogor. Pernyataan Jokowi dianggap tidak lebih tegas dari Ketua RT (rukun tetangga). Karena itu, perseteruan KPK vs Polri dipastikan akan terus berlanjut.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi S.P. menyebutkan, pidato presiden pada Minggu (25/1) sama dengan pernyataan sikapnya saat di Istana Bogor Jumat siang (23/1). ’’Apa yang dilakukan beliau dengan memanggil para tokoh itu patut diapresiasi. Namun, isi dari pidato itu hanya normatif, persoalan ini hanya kembali diserahkan ke KPK dan Polri,’’ ujar Johan.

Langkah-langkap konkret yang seharusnya dilakukan presiden tidak terungkap dalam pidato tersebut. ’’Berbeda ketika Presiden SBY menyelesaikan kasus yang disebut masyarakat sebagai cicak versus buaya dulu. Saat itu jelas langkahnya, dibentuk tim untuk menilai duduk perkara itu,’’ jelasnya.


Sikap presiden yang dinilai belum konkret itu dikhawatirkan masih akan menimbulkan upaya-upaya pelemahan KPK. Sebab, sebelumnya sejumlah pihak khawatir pelemahan KPK melalui upaya memidanakan para pimpinannya akan terus terjadi.

Kalimat untuk tidak mengkriminalisasi yang diucapkan Jokowi dalam pidatonya juga disikapi sendiri oleh Polri. Korps Bhayangkara mengartikan bahwa penanganan kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak bisa dilihat kriminalisasi atau bukan. Menurut mereka, itu baru bisa dibuktikan di persidangan.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F. Sompie menjelaskan, pidato Presiden Jokowi terkait konflik KPK dan Polri itu sudah sangat tepat. Polri sejak awal memastikan tidak boleh ada kriminalisasi atau mencari-cari kesalahan siapa pun, termasuk pimpinan KPK. ”Pidato Presiden Jokowi sudah betul, kok,” ujarnya saat dihubungi setelah pidato presiden.

Versi Polri, upaya kriminalisasi itu hanya bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau memang di pengadilan membuktikan BW tidak bersalah, langkah Polri adalah kriminalisasi. ”Kalau ternyata BW tidak melanggar hukum, ya itu kriminalisasi,” ujarnya.

Kalau justru sebaliknya, BW dinyatakan bersalah, langkah Polri menetapkan BW sebagai tersangka dan menyeretnya ke pengadilan itu bukan kriminalisasi. ”Kriminalisasi hanya bisa dibuktikan di pengadilan,” terang mantan Kapolwiltabes Surabaya tersebut.

Dengan demikian, kasus BW dan Adnan Pandu Praja yang baru dilaporkan tentu akan terus berlanjut hingga ke pengadilan. Dia menjelaskan, Polri saat ini sedang menyelidiki perbuatan melawan hukum. ”Kami harap semua menghormati proses hukum yang berjalan,” terangnya.

Saat ini, untuk kasus BW –kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi (MK)– Polri telah memiliki tiga alat bukti. Yakni, keterangan saksi dan saksi ahli sekaligus dokumen berupa surat-surat. Hal tersebut tentu akan menjadi bukti yang kuat di pengadilan nanti. ”Bukti ini yang mendasari Polri menetapkan tersangka,” papar Ronny.

Presiden menyampaikan pidatonya setelah bertemu dengan sejumlah tokoh. Yakni, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, pakar hukum UI Hikmahanto Juwana, pengamat hukum Bambang Widodo, mantan wakil Ketua KPK Erry Riyana Harjapamenkas, dan mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan. Satu orang lagi berhalangan hadir, yaitu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif.

Jokowi mengundang tokoh-tokoh itu untuk dimintai pendapat. Bahkan, ada kemungkinan, mereka akan menjadi tim indepen untuk ikut mencari pemecahan konflik KPK-Polri.

Setelah pertemuan, presiden menyatakan kalau institusi KPK maupun polri harus menjaga kewibawaaan sebagai institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, tidak boleh ada kriminalisasi. ”Saya ulang, jangan ada kriminalisasi,” kata Jokowi.

Sementara itu, anggota tim yang bertugas mencari fakta konflik KPK-Polri Oegroseno menjelaskan, persepsi Polri bahwa kriminalisasi hanya bisa dibuktikan dalam pengadilan itu boleh-boleh saja. ”Yang jelas, kami bertugas untuk memberikan fakta-fakta yang banyak kepada presiden agar bisa memberikan keputusan terhadap masalah konflik kedua lembaga negara,” terangnya.

Tentunya, semakin banyak fakta yang diberikan kepada presiden akan jauh lebih baik. Dengan begitu, Jokowi bisa memberikan keputusan yang terbaik. ”Namun, presiden tidak akan mengintervensi proses hukum,” ujarnya.