Pasti Polri Balas Dendam

Massa menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Bambang Widjojanto yang ditangkap Bareskrim Polri

POJOKSATU – Aktivis Adhie M Massardi menilai langkah Polri menyidikan kasus Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dan memproses laporan terhadap Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja adalah untuk menegakan hukum. Menurutnya, ada maksud lain di balik tindakan institusi penegak hukum itu. Jadi bohong jika proses tersebut semata-mata untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya rasa sih naif kalau penangkapan BW kemudian memproses APP bukan bagian dari balas dendam orang-orang petinggi Polri terhadap KPK. Menurut saya itu bohong, pasti balas dendam!” kata Adhie di Jakarta (25/1).

Pasalnya, menjadi bagian dari KPK itu tidak mudah. Sejak awal proses perekrutan, sudah ada seleksi yang ketat untuk bergabung. Terlebih bagi mereka yang ingin duduk di kursi pimpinan lembaga anti rasuah itu, sama seperti di KPU dan MK. Inisiator Gerakan Indonesia Bersih itu melihat ada alasan lain mengapa baru sekarang dipermasalahkan.

“Kalau soal ini menurut saya 100 persen bagian dari politik balas dendam. Terlalu naif untuk tutup mata mengenai hal ini bukan terkait BG (Budi Gunawan),” ujarnya.


Terlepas dari maksud Polri, Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, saat ini sebaiknya kedua instansi bersifat saling menghormati. Tidak baik jika lembaga penegak hukum mempertontonkan kekuasaan. Pasalnya, masyarakat akan ikut ambil bagian dan akhirnya memihak. Imbas dari itu, negara bisa terbawa dalam keadaan genting. Sektor-sektor lain seperti perekonomian, bisa menjadi korban.

Karenanya, menjaga sikap dalam pemeriksaan juga harus dilakukan. Semisal institusi A memberi info kepada institusi B soal pemeriksaan. Hal ini bisa dilakukan untuk menjauhi kegaduhan. Wibawa para penegak hukum juga akan terjaga.

“Agar menjaga wibawa misalnya dia bisa menyurati langsung diam-diam ada pemeriksaan. Dia memberitahu institusi bahwa si a,b,c ini ada masalah hukum dan diperiksa. Nah kecuali kalau ada pembangkangan yang kemudian baru ada tindakan yang nyata,” kata Adhie.

Seharusnya, kedua institusi tak seharusnya berlomba menampilkan kekuasaan. Apalagi dalam pemerintahan yang relatif baru. Sebab, hal tersebut dinilai tak etis untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jadi harus ada lembaga-lembaga yang harus tetap dijaga dan dihormati sehingga pendekatan dan caranya pun agak berbeda,” tukasnya.

Intinya, meski semua orang sama di mata hukum, Adhie menyarankan, bila menyangkut lembaga negara atau institusi pemerintahan, sebaiknya ada penjagaan (adn)