Jokowi Tak Keluarkan Perppu, Kriminalisasi KPK Jalan Terus

POJOKSATU – Sejumlah pegiat antikorupsi sebenarnya berharap presiden bertindak konkret. Salah satu bentuknya, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memberikan impunitas (kekebalan hukum, tidak dapat dipidana) kepada para komisioner KPK.

Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan, penetapan Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka dan pelaporan Adnan Pandu Praja dalam kasus kepemilikan saham secara ilegal merupakan bentuk kriminalisasi para pimpinan KPK.

Peristiwa itu juga tak bisa dipisahkan dari penetapan Komjen Budi Gunawan karena dua kasus tersebut tengah ditangani Bareskrim Mabes Polri. ”Pimpinan KPK kini tengah dikriminalisasi. BW sudah ditersangkakan, Adnan Pandu tengah dilaporkan, sebelumnya Abraham Samad dipermasalahkan. Selanjutnya, tak menutup kemungkinan Zulkarnaen,” ujar Denny.

Informasi yang berkembang di internal KPK, segelintir pihak kini berupaya menggiring Zulkarnaen terlibat dalam kasus korupsi program penanganan sosial ekonomi masyarakat (P2SEM). Kasus itu bergulir ketika Zulkarnaen menjabat kepala kejaksaan tinggi di Jawa Timur. Dia dituding menerima suap dalam penanganan perkara tersebut.


Denny berharap BW tidak mengajukan surat pengunduran diri atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Meski, itu sebenarnya diatur dalam UU KPK. Hal tersebut disarankan karena kasus itu kental kriminalisasi. ”Lebih baik dalam kasus ini dibentuk tim independen untuk memverifikasi kasus BW, seperti saat terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK sebelumnya, Chandra Hamzah dan Bibit Samad,” ujarnya.

Dia menilai, seharusnya Jokowi tepat jika segera mengeluarkan perppu untuk menghentikan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Perppu itu mengatur impunitas bagi pimpinan KPK selama menjabat di lembaga antirasuah tersebut.

”Sebab, kasus semacam ini seringkali terjadi, bahkan sudah seperti siklus,” ujarnya. Impunitas perlu diberikan kepada para pimpinan KPK untuk mencegah pelemahan KPK karena instansi tersebut tengah menangani kasus-kasus besar. Penguatan seperti itu juga terjadi di lembaga antikourpsi di negara lain.

Saat ini memang berkembang informasi upaya kriminalisasi terus dilakukan terhadap pimpinan KPK. Strategi yang telah dibaca adalah target menjadikan Zulkarnaen sebagai tersangka, kemudian menonaktifkan Abraham Samad atas kasus pertemuan dengan elite parpol untuk pencalonannya sebagai wakil presiden Jokowi. Karena itulah, perppu impunitas itu penting agar pelemahan KPK yang kerap terjadi dengan menyerang para pimpinannya tidak terulang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, saat ini situasi sudah semakin rumit sehingga presiden harus melakukan tindakan konkret. Menurut dia, jika dibiarkan, situasi akan semakin liar. Dia mengibaratkan, saat ini bola sudah berada di depan gawang. Yang bisa menendang hanya presiden.

Salah satu langkah atau pilihan presiden adalah mengeluarkan perppu. Perppu itu ditujukan kepada pimpinan KPK agar dalam bertugas tidak bisa dikriminalisasi. ”Bentuknya memang berupa perppu impunitas. Perppu itu harus dikeluarkan saat ini karena penegakan hukum sudah dalam kondisi darurat,” ujar Ganjar saat menghadiri acara Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta.

Jika ada pihak yang mendukung, tentu ada pihak-pihak yang kontra terhadap usulan penerbitan perppu impunitas. Pihak yang menolak merupakan orang-orang yang selama ini kerap mempermasalahkan kinerja KPK.

Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK termasuk yang menolak. Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin tidak sependapat jika dikeluarkan aturan impunitas terhadap pejabat. ”Saya tidak setuju hak impunitas, itu tidak bisa diberikan sembarangan,” ujar Aziz.

Menurut Aziz, semua pihak, apa pun jabatannya, sama di mata hukum. Bahkan, presiden tidak memiliki impunitas dalam kasus pidana hukum. Jika nanti ada impunitas terhadap pimpinan KPK, lembaga lain berhak mendapatkannya.

”Nanti presiden minta impunitas, menteri, anggota DPR minta juga, nanti wartawan juga minta, repot,” kata politikus Partai Golongan Karya itu.

Aziz menilai, jika ada pejabat yang tersangkut kasus hukum, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut Aziz, jika merasa penetapannya sebagai tersangka ganjil karena tidak memenuhi prosedur yang berlaku, seorang pejabat harusnya mengajukan gugatan praperadilan. ”Semua proses yang tidak sesuai mekanisme dan aturan ada proses praperadilan, demi check and balances,” tegasnya.

Terkait permintaan dikeluarkannya SP3 terhadap pimpinan KPK berstatus tersangka, Aziz juga keberatan. Menurut dia, jika SP3 ingin dikeluarkan, hal itu harus melalui prosedur yang berlaku. ”Proses SP3 harus dilakukan gelar perkara secara hukum dan semua pihak harus hormati proses hukum,” tegasnya. (gun/aph/idr/bay/c10/end)