TNI Bentengi Gedung KPK dari Penggeledahan Polisi

Aparat kepolisian berjaga-jaga di depan gedung KPK
Aparat kepolisian berjaga-jaga di depan gedung KPK
Aparat kepolisian berjaga-jaga di depan gedung KPK

POJOKSATU – Isu panas konflik KPK-Polri direspon Presiden Jokowi. Kekuatan TNI AD, TNI AL dan TNI AU diparkir ke Kuningan, Jakarta Selatan. Misi utamanya, menjaga Gedung KPK dari penggeledahan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen M. Fuad Basya menuturkan, pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Jokowi untuk mencegah terjadinya gesekan antara Polri dan KPK. ’’Karena itu, TNI menurunkan petugas dari TNI-AL, TNI-AD, dan semuanya,’’ paparnya.

Semua anggota TNI itu disebar di sekitar gedung KPK. Ada tiga pembagian area, mulai ring satu hingga tiga. Mulai gedung KPK hingga beberapa kilometer dari gedung tersebut dijaga. ’’Semua menyebar sejak Jumat,’’ terang Fuad.

Ada anggota yang memakai seragam dinas, ada pula yang memakai seragam preman. Hal tersebut sudah sesuai prosedur pengamanan. ’’Jumlahnya tidak bisa disebut, tapi puluhan,’’ ujarnya kemarin.


Soal kemungkinan mengerahkan pasukan khusus, Fuad tidak bisa menyebutkan. Yang pasti, semua elemen TNI ada dalam pengamanan tersebut. ’’Semua sesuai instruksi Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tidak ada yang bisa meminta pasukan tertentu untuk turun mengamankan, kecuali panglima,’’ tuturnya.

Terkait gesekan seperti apa yang dihindari, Fuad menjelaskan bahwa penggeledahan gedung KPK juga merupakan gesekan. Yang jelas, pertemuan secara langsung antara KPK dan Polri akan dicegah TNI. ’’Jangan sampai ada konflik fisik. Untuk masalah hukum, tentu TNI menilai harus diselesaikan masing-masing,’’ jelasnya.

Apakah itu bisa disebut pengamanan terhadap KPK? Fuad tidak sepakat pengerahan anggota TNI tersebut merupakan bentuk pengamanan terhadap KPK. Namun, pastinya TNI mengamankan negara. ’’Mencegah konflik antarlembaga itu mengamankan negara,’’ terangnya.

Konflik antara KPK dan Polri tersebut dipastikan menjadi sorotan luar negeri. Masyarakat juga akan ikut mengawasi. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa jadi memengaruhi negara. ’’Untuk itulah, TNI menjaga demi kedaulatan Indonesia,’’ ujarnya.

Terkait pengamanan terhadap pimpinan KPK yang kabarnya dari anggota pasukan khusus, Fuad menyatakan bahwa pimpinan KPK memiliki hak untuk mendapatkan ajudan. Tentunya, spesifikasi ajudan yang dimaksud telah diatur. ’’Saya tidak bisa menyebut dari pasukan khusus atau tidak,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menghubungi panglima TNI. Apakah ada permintaan khusus? Menurut Fuad, komunikasi itu hanya terkait pengamanan secara umum. ’’Ya, kami siap membantu lembaga mana pun,’’ terangnya. (idr/c17/kim/ind/ps)