Simbiosis KPK, Polri, PDIP, dan Bupati Tapteng

Aktivis anti korupsi melakukan aksi unjuk rasa mendukung KPK

POJOKSATU – Penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) oleh Mabes Polri menghebohkan tanah air. BW ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah sekitar pukul 09:00 di Depok, Jawa Barat, pada Jumat (23/1/2015).

Penangkapan dan penetapan BW sebagai tersangka disebut-sebut sebagai bentuk balas dendam Mabes Polri kepada KPK yang telah menetapkan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka rekening gendut.

Penetapan BG sebagai tersangka tak hanya menampar institusi polri, tapi juga mempermalukan PDI Perjuangan. Sebab, BG merupakan mantan ajudan Megawati (Ketua Umum PDIP) dan tim sukses Jokowi-JK pada pilpres tahun 2014 lalu.

Celah Polri dan PDIP melakukan serangan balik ke KPK pun terbuka lebar. Serangan pertama dimulai dengan menyebarkan foto palsu yang memperlihatkan Ketua KPK Abraham Samad mencium mesra Putri Indonesia 2014 Elvira. Namun, serangan itu rontok hanya dalam sekejap.


Serangan kedua muncul pada Kamis (22/1/2015). Saat itu Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melakukan jumpa pers. Hasto menuding Ketua KPK Abraham Samad menjerat Budi Gunawan karena kecewa tak dipilih menjadi calon Wakil Presiden Jokowi pada pilpres tahun lalu. Hasto juga membeberkan 6 kali pertemuan elit PDIP dengan Abraham.

Hanya berlangsung sehari setelah serangan itu, Mabes Polri melancaran serangan susulan. Kali ini, serangan Polri langsung masuk ke jantung pertahanan KPK dan membuat gol cantik. Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat (23/1/2015) di Depok.

Setelah ditangkap, BW langsung dijadikan tersangka kasus kesaksian palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, 2010 di Mahkamah Konstitusi. “Tersangka BW sedang dalam pemeriksaan penyidik,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Franky Sompie, Jumat (23/1) di Mabes Polri.

Pertanyaannya mengapa baru sekarang ditetapkan tersangka? Polri berdalih bahwa BW baru ditetapkan sebagai tersangka karena laporan dari masyarakat terkait kasus BW baru masuk ke Mabes Polri pada 15 Januari lalu.

Jika menilik lebih dalam, laporan itu sebetulnya celah yang dimanfaatkan oleh Polri untuk menyiapkan serangan balik.

Pelapor kasus BW juga diduga memiliki motif yang sama, yakni balas dendam ke KPK. Dia adalah Wilfrid Sihombing, kuasa hukum Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang. Sejak KPK menetapkan Bonaran Situmeang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan mantan Ketua MK Akil Mochtar pada tanggal 20 Agustus 2014, Wilfrid sudah bersuara lantang.

Wilfrid menuding BW tidak pantas menjadi Wakil Ketua KPK karena bukan orang bersih. “Klien saya melaporkan atas dasar pernyataan AM, bahwa BW yang saat ini merupakan salah seorang pimpinan di KPK, bukanlah orang bersih. Ini harus ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dan Kapolri selaku pimpinan institusi penegak hukum di Indonesia,” kata Wilfried usai menjenguk Bonaran di Rutan KPK, Jakarta, Kamis (15/1/2015).‬

Wilfrid kemudian melaporkan BW ke Bareskrim Polri dan Kejagung dalam kasus dugaan suap Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng). Wilfrid Sihombing menjelaskan, ada dugaan penyuapan yang dilakukan Bambang selaku pengacara pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto kepada Akil Mochtar selaku hakim MK dalam perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalteng, yang pada saat itu digelar di MK.

Laporan Wilfrid inilah yang dijadikan acuan Polri untuk menangkap dan menetapkan BW sebagai tersangka. Laporan ini juga diduga sebagai bentuk balas Bonaran Situmeang karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Serangan ke komisi anti rasuah belum berhenti. Serangan berikutnya masih menanti. Pasalnya, Komjen Budi Gunawan telah melaporkan Ketua KPK ke Kejaksaan Agung. Selain itu, PDIP melalui Hasto Kristianto juga menyiapkan serangan politik melalui DPR RI atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Abraham Samad.

Hasto juga mendorong dibentuknya komite etik untuk memeriksa Abraham Samad. Mungkinkah Abaram akan tumbang juga seperti BW? Jika itu terjadi, maka kriminalisasi terhadap pimpinan KPK kali ini akan lebih dahsyat ketimbang yang dialami mantan Ketua KPK Antasari Ashar. (one)