Setor ke Komjen BG Jika Ingin Jadi Dirlantas, Direskrim, Kapolres, dan Kapolda

Budi Gunawan

KPK tengah menelusuri jejak pemberian suap terkait dengan promosi jabatan dan penempatan dinas yang pernah diterima Budi. Kabarnya, uang yang diterima Budi bersumber dari perwira menengah sampai perwira tinggi.

Mereka yang menyetor biasanya menginginkan jabatan Dirlantas, Direskrim, Kapolres, dan Kapolda. Selain itu, mereka ingin ditempatkan di daerah strategis (kelas A) setelah menempuh pendidikan kepolisian (Akpol, PTIK, dan sekolah lanjutan lainnya).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, pemeriksaan para saksi itu ditujukan untuk mengembangkan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang disangkakan terhadap Budi. ’’Dugaan kami, kasus BG ini tidak hanya terjadi dalam kurun 2003–2006,’’ ujarnya.


Sementara itu, mengenai ketidakhadiran para saksi, Bambang menyatakan, KPK telah menyiapkan mekanisme prosedural, yakni melayangkan surat panggilan kedua. Namun, bedanya, dalam panggilan kedua untuk kasus itu, KPK menembuskannya kepada presiden dan Menko Polhukam. Diharapkan, keduanya memberikan perhatian untuk mendukung penyelesaian kasus Budi secara cepat dan tuntas.

Jika mereka tetap tidak hadir dalam panggilan ketiga, Bambang mengungkapkan, pimpinan belum memutuskan jalur pemanggilan paksa seperti yang diatur dalam undang-undang. Dia menyayangkan ketidakhadiran para saksi tersebut. ’’Semua orang yang dipanggil KPK seharusnya tahu tugas dan kewajibannya. Apalagi jika dia seorang penegak hukum,’’ ungkapnya.

Berkaitan dengan upaya praperadilan yang ditempuh Polri, Bambang menyatakan baru mendengar dari media. KPK akan menghormati permohonan praperadilan itu apabila nanti memang ada surat resmi yang disampaikan ke KPK. ’’Kami tentu akan mempelajari dan menjalankan praperadilan itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku,’’ tegasnya.

Dia meminta sejumlah pihak tidak memberikan komentar yang bisa memperkeruh suasana. Dia berharap semua pihak, termasuk Menko Polhukam, menggunakan kewenangan masing-masing untuk membantu KPK menegakkan hukum. ’’Jangan malah membuat kisruh. KPK akan menghormati kewenangan sejumlah pihak. Tapi, kami juga minta semua pihak mendukung upaya KPK menegakkan hukum,’’ katanya.

Bambang juga angkat bicara mengenai pernyataan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka telah menyalahi aturan karena tidak didahului pemeriksaan. Menurut dia, poin utama dalam penetapan tersangka itu, KPK telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. ’’Yang perlu diketahui, setiap orang yang berstatus potential suspect itu punya hak ingkar. Jadi, common sense-nya lebih pada pengumpulan barang bukti, bukan keterangan tersangka,’’ terangnya.

Pengumpulan barang bukti telah dilakukan dengan sejumlah cara, termasuk pembekuan sejumlah rekening Budi. Dengan alasan mengganggu penyidikan, Bambang tidak mau menyebutkan rekening Budi di bank mana saja yang telah dibekukan. Bukan hanya rekening pribadi, KPK juga mengincar rekening milik keluarga Budi. (gun/idr/c5/kim)