Dana RT, Siapa Untung?

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

CIANJUR-Dana hibah RT yang menyedot anggaran kurang lebih Rp104 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur, kembali mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur, diminta untuk mengakaji ulang kebijakan anggaran RT tersebut. Bila perlu, pada tahun anggaran 2015 ini, anggaran dihapus dan dialokasikan untuk kebutuhan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

Forum Masyarakat Desa (FMD) menuding, anggaran RT tidak lebih hanya sebagai janji politik Bupati Cianjur sehingga tidak memberikan dampak signifikan pada pembangunan di Cianjur. Meski alokasi penggunaan dana untuk tiga indikator penting seperti, infratruktur lingkungan, kesehatan dan pendidikan, namun pos anggaran itu justru tumpang tindih dengan nomenclature lain yang ada di APBD.

“Anggaran untuk tiga pos itu sudah ada, bahkan wajib hukumnya dalam APBD. Semisal, anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen, kesehatan 10 persen dan infrastruktur yang sudah masuk di dinas teknis yang ada,” kata Ketua FMD, Irvan Ridwansyah, saat ditemui di Sekretariat FMD di Maleber Karangtengah Cianjur.


Irvan menerangkan, jika pemerintah kabupaten tetap mempertahankan anggaran RT, akan ada banyak pembangunan yang dikorbankan. Salah satu contohnya, sambung dia, hingga saat ini pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan jalan di sejumlah wilayah, karena terbatasnya anggaran di APBD.

“Selama ini pemerintah berdalih kekurangan anggaran untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cianjur. Alasan ini tidak masuk akal, ketika pemerintah sendiri mempertahankan anggaran RT yang mencapai seratus miliaran. Jika anggaran ini dihentikan dan dialokasikan untuk perbaikan jalan, jelas akan bermanfaat dan berdampak luas untuk sektor lainnya di masyarakat,” terangnya.

Selebihnya, Irvan mengungkapkan, sudah bukan rahasia lagi kalau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi salah administrasi untuk beberapa kegiatan yang dikelola Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Rukun Warga dan Tetangga (ARWT) Kabupaten Cianjur.

“Temuan itu bisa menjadi dasar pemkab untuk menghentikan pengucuran dana RT, sehingga tidak berdampak luas pada pembangunan. Kalau pemkab peduli terhadap nasib RT, sebaiknya memberikan insentif langsung untuk RT tanpa embel-embel program lain,” tambahnya.

Dijelaskannya, dari nilai Rp10 juta yang diterima masing-masing RT di Kabupaten Cianjur, dana kesejahteraan untuk RT malah minim dibandingkan dengan pos anggaran lainnya. “Jadi lebih baik pemkab memperhatikan kesejahteraan RT, ketimbang program lain yang sudah ada di APBD,” pungkas Irvan.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkab Cianjur Neneng Eri Garnasih mengkonfirmasikan, anggaran untuk RT memang tidak lagi masuk ke rekening ARWT. Melainkan sistemnya di over boking ke rekening desa yang kemudian disalurkan ke masing-masing RT.

Neneng tidak menampik, tindakan itu dilakukan karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang kemudian memerintahkan kepada DPC ARWT untuk melakukan sistem penganggaran dengan over boking. “Di perubahan ini memang anggaran RT masuk ke desa, dan tidak lagi seperti sebelumnya,” kata Neneng.

Seperti ramai diberitakan, DPC ARWT Kabupaten Cianjur sedang mendapat sorotan dari BPK-RI terkait dana yang dikelolanya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK-RI mendapati adanya kejanggalan dalam pungutan yang dilakukan DPC ARWT Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp80 ribu dari 1.400 RT yang ada di Kabupaten Cianjur, dengan dalih untuk kesejahteraan dan asuransi RT.

Pasca pemeriksaan itu, BPK-RI memerintahkan DPC ARWT Kabupaten Cianjur untuk secepatnya mengembalikan lagi dana yang sudah dipungut dan terkumpul, yang totalnya mencapai Rp823 juta itu ke masing-masing RT.

Dalam keterangan yang diberikan, Ketua DPC ARWT Kabupaten Cianjur, Gunawan, tidak menampik kabar tersebut. Namun ia berdalih jika dana yang dimaksud BPK-RI itu, termasuk penyelewengan dana atau kepentingan lain yang dikumpulkan.

“Jadi begini, temuan BPK itu memang benar. Tapi bukan tindak pidana korupsi (tipikor,red). Hanya kesalahan administrasi saja, sehingga kami harus mengembalikan dana sebesar Rp823 juta itu kepada para masing-masing ketua RT secara bertahap,” paparnya.

Gunawan menjelaskan, dana yang sudah dikumpulkan dari para RT itu sebenarnya bertujuan untuk kesejahteraan dan asuransi. Selain itu, ia pun mengakui bahwa penarikan dana itu merupakan buah inisiatif sendiri yang berawal dari adanya salah satu Ketua RT yang meninggal diakibatkan kecelakaan.

“Dana itu kami kumpulkan dengan tujuan untuk memberikan santunan pada para ketua RT, bilamana ada yang sakit atau meninggal dunia. Intinya, RT/RW bisa dilindungi oleh asuransi jika terkena musibah, sehingga RT itu merasa bagian dari ARWT,” jelas Gunawan.

Menurut hemat Gunawan, bentuk perhatian dan kepedulian kepada ketua RT tidak cukup hanya menjenguk saja jika ada yang terkena musibah. Namun perlu ada santunan untuk meringankan beban keluarganya, apalagi sampai meninggal dunia.

“Saya bisa jamin bahwa sepeser pun tidak ada yang dipotong dari uang urunan Rp80 ribu per RT itu. Jadi tuduh-tuduhan itu tidak mendasar,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, adanya tuduhan dugaan pengutan sebesar Rp150 ribu sampai Rp250 ribu per RT untuk membuat pelaporan, adalah benar adanya. Besaran itu memang sudah tercantum dalam juklak-juknisnya. Sebab, lanjut dia, tidak semua ketua RT mampu membuat pelaporan tersebut.

“Kami inginnya semua RT bisa menyusun laporan, tapi harus diakui SDM mereka masih kurang. Jadi di juklak-juknis ada dana pembuatan laporan sebesar Rp150 ribu,” bebernya.

Dalam beberapa kali kesempatan, Gunawan pun bersikukuh anggaran untuk RT itu sangat penting guna menunjang pembangunan di lingkungan terkecil yang ada di Kabupaten Cianjur.

Menurutnya, anggaran Rp10 juta yang diterima RT itu bisa dipergunakan untuk banyak hal. Salah satunya, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat miskin, biaya kesehatan warga miskin, dan pembangunan lingkungan RT termasuk sarana ibadah.

“Selama ini jelas anggaran itu dipergunakan untuk tiga kegiatan dan mencakup insentif RT dan RW. Dengan anggaran itu, banyak lingkungan di tingkat RT yang lebih baik dari sebelumnya,” terang Gunawan.

Disinggung tentang adanya kabar pemanggilan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur kepada dirinya?, Gunawan dengan gamblang mengakui hal itu. Ia pun telah memenuhi panggilan tersebut dan sudah diklarifikasi langsung ke Kejari Cianjur.

Bahkan, kedatangannya ke Kejari Cianjur kali kedua itu, adalah atas dasar keinginannya sendiri untuk menghadap. “Semuanya sudah diklarifikasi termasuk kepada para wartawan. Sebenarnya permasalahan ini bukan hal yang baru tapi sudah lama,” imbuhnya.

Di sisi lain, keberadaan dana hibah untuk RT ini banyak dipertanyakan berbagai pihak. Hal ini terkait dengan adanya sinyalemen dan indikasi penyelewengan alias korupsi. Terbukti, beberapa waktu lalu, sejumlah mahasiswa yang berasal dari Massa Rakyat Merdeka (Marmer) pernah menggeruduk kantor Kejari Cianjur di Jalan Dr Muwardi (By Pass). Tuntutan mereka adalah agar Kejari Cianjur melakukan pengusutan indikasi dugaan korupsi dalam kebijakan program dana hibah Rp10 juta per RT itu.

Koordinator Marmer, Eka Pratama menyebut, program hibah Rp10 juta per RT itu tidak lebih dari sebuah lahan korupsi yang masif dan sistematis.

“Kebijakan ini adalah alat untuk memasyarakatkan korupsi, sehingga tindakan itu dianggap sebagai kebenaran umum. Karena itu, kami mendesak agar Kejaksaan mengusut tuntas indikasi kuat tindak pidana korupsi kebijakan hibah Rp10 juta per RT,” tegas Eka.

Menurut Eka, program tersebut nyata-nyata hanya memboroskan anggaran. Setiap tahunnya, program hibah itu menelan anggaran hingga Rp104 miliar lebih dengan penghitungan jumlah penerima mencapai 10.403 RT di Kabupaten Cianjur.

“Bukankah akan lebih baik jika anggaran itu digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan di Cianjur yang makin hari makin mahal saja. Atau, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk memperbaiki jalan rusak. Adanya kebijakan hibah Rp10 juta per RT faktanya biaya pendidikan dan kesehatan tetap saja mahal. Kebijakan program hibah Rp10 juta per RT itu tidak ada korelasinya dengan upaya memajukan kesejahteraan umum,” tegasnya.

Eka pun tak mau dianggap sekedar berkoar-koar saja. Pasalnya, sejumlah temuan pun sudah ia kumpulkan sebelumnya yang bisa dijadikan bukti otentik yang memperkuat indikasi korupsi dalam program tersebut.

“Ada rekaman pengakuan dari sejumlah RT di beberapa desa dan kecamatan. Ada juga bukti surat edaran dari DPC ARWT kepada RT. Kami serahkan semua itu ke Kejari untuk ditindaklanjuti. Dan kami masih punya banyak lagi bukti-bukti lain yang akan kami serahkan ke Kejari Cianjur untuk menjerat para koruptor agar Cianjur benar-benar bersih,” ungkap dia.(ruh)