Thailand: Dari Calon Macan Asia Menjadi Si Sakit Asia

Oleh: Sugeng Budiharsono dan Rendi Nur Setiaji

POJOKSATU.id - Serangan sepihak AS-Israel terhadap Iran pada tanggal 28 Februari 2026 telah berdampak buruk terhadap perekonomian dunia. Tidak terkecuali di ASEAN.

Di antara negara-negara ASEAN, Thailandlah yang paling terdampak.

Hal ini dikarenakan porsi impor energi Thailand dari negara-negara Teluk mencapai 56% atau sebesar USD 43 miliar pada tahun 2024.

Bandingkan dengan negara tetangganya seperti Malaysia 29%, Singapura 27%, Filipina 26%, dan Indonesia 15%.

Dampak perang tersebut semakin menghantam perekonomian Thailand yang setelah Covid-19 belum mengalami pemulihan secara signifikan.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sejak 2021 hingga 2025 relatif stagnan pada pertumbuhan yang rendah, berkisar antara 1,50% hingga 2,96%.

Bandingkan dengan Indonesia pada kurun waktu yang sama yang LPE-nya berkisar antara 3,79%–5,11%, Malaysia antara 3,32%–9,03%, Filipina 4,40%, dan Vietnam antara 2,56%–8,54% (IMF, April 2026).

IMF memperkirakan LPE Thailand pada tahun 2026–2029 hanya berkisar 1,50%–2,40%, sementara negara-negara ASEAN lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam diproyeksikan berkisar 5% ke atas, bahkan Vietnam antara 6%–7%.

Kinerja ekonomi yang rendah dari Thailand, yang dulu digadang-gadang sebagai calon Macan Asia pada dekade 1980-an dan 1990-an, menjadikannya si Sakit Asia pada dekade 2020-an ini.

Hal ini tentunya mengundang banyak pertanyaan, apa yang menjadikan Thailand terpuruk seperti itu?

Gelembung Macan Asia

Kisah kebangkitan Thailand sebagai kekuatan ekonomi Asia sesungguhnya dimulai dari dampak Perjanjian Plaza 1985.

Penguatan yen Jepang yang tajam pascaperjanjian tersebut mendorong arus besar investasi langsung dari Jepang ke Thailand, menjadikan negeri Gajah Putih ini basis produksi manufaktur yang menarik.

Hasilnya sungguh sangat mengesankan, sepanjang 1987 hingga 1996, PDB Thailand tumbuh rata-rata 9,5% per tahun.

Thailand berhasil mentransformasi dirinya dari ekonomi agraris menjadi pusat manufaktur berorientasi ekspor yang terintegrasi dalam rantai nilai regional, khususnya di sektor otomotif dan elektronik.

Prestasi ini membuat Thailand disandingkan bersama Macan Asia lainnya yakni Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura sebagai contoh keberhasilan industrialisasi pesat.

Angka kemiskinan turun drastis; sekitar 40% populasi berhasil keluar dari kemiskinan hanya dalam satu generasi, antara 1986 hingga 2010.

Namun di balik kilau pertumbuhan tinggi itu, terdapat fondasi yang lebih rapuh dari yang terlihat.

Para akademisi seperti Kunio (1988) bahkan kala itu menyebut ekonomi Thailand sebagai ersatz capitalism atau kapitalisme semu yang tumbuh bukan karena kemampuan teknologi dalam negeri yang terus meningkat, melainkan karena mengandalkan modal dan teknologi asing tanpa sungguh-sungguh berupaya mengembangkan kapasitas inovasi sendiri.

Ekonomi Thailand sesungguhnya berkembang menjadi gelembung ekonomi yang digerakkan oleh "dana panas", dana yang masuk ke pasar hanya untuk keuntungan jangka pendek dan spekulatif.

Ketika gelembung itu pecah pada 1997, prediksi suram itu terbukti. Krisis finansial Asia 1997 menjadi titik balik yang menyakitkan.

Mata uang baht Thai runtuh setelah serangan spekulan, memicu efek domino ke seluruh kawasan.

Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi Thailand tidak pernah kembali ke level gemilang sebelumnya.

Laju pertumbuhan tergelincir ke kisaran 3%–4% pada 2000-an, dan bahkan lebih rendah lagi menjadi 2%–3% rata-rata setelah 2014.

Penyebab Sakitnya Thailand

• Pertama, Penuaan Populasi Dini. Salah satu beban struktural paling berat yang dihadapi Thailand adalah perubahan demografi yang datang terlalu cepat, sebelum negara itu sempat menjadi kaya.

Thailand kini telah memasuki kategori aged society yaitu masyarakat menua. Dari total sekitar 71,5 juta penduduknya, usia median telah mencapai 41 tahun.

Komposisi demografinya memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan, yaitu hanya 11,4% penduduk berusia 0–14 tahun, sementara kelompok usia 65 tahun ke atas mencapai 35,5%.

Tingkat pertumbuhan penduduk bahkan sudah negatif di angka -0,08%. Struktur piramida penduduk yang terbalik ini menciptakan beban ganda.

Di satu sisi, angkatan kerja menyusut sehingga Thailand menghadapi kekurangan tenaga kerja struktural.

Di sisi lain, biaya perawatan kesehatan dan pensiun bagi lansia terus membengkak, menyedot sumber daya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk investasi produktif.

Berbeda dengan Jepang, Korea Selatan, atau Eropa yang lebih dulu menua setelah menjadi negara berpenghasilan tinggi, Thailand menghadapi tantangan penuaan populasi saat masih terjebak di status pendapatan menengah.

Inilah yang para ekonom sebut sebagai jebakan ganda yang melemahkan daya saing jangka panjang.

• Kedua, Kurangnya Kompetensi SDM. Persoalan sumber daya manusia menjadi hambatan lain yang tak kalah serius.

Meskipun tingkat pendidikan Thailand telah meningkat secara signifikan sejak akhir 1990-an, kualitas dan relevansinya dengan kebutuhan industri masih jauh dari memadai.

Pada 2014, sekitar 45% angkatan kerja Thailand hanya berpendidikan dasar, dan meskipun ada perbaikan, kesenjangan keterampilan tetap lebar.

Skor PISA Thailand dalam sains dan matematika masing-masing 427 dan 441.

Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asia berpenghasilan tinggi seperti Singapura dengan skor 573 sains, 542 matematika atau Korea Selatan dengan skor 554 sains, 536 matematika.

Investasi publik untuk pendidikan pun masih di bawah 5% dari PDB, tertinggal dari Malaysia maupun Vietnam.

Lebih jauh lagi, kurikulum pendidikan Thailand cenderung tidak selaras dengan kebutuhan dunia industri.

Program ilmu sosial dan bisnis lebih diminati, sementara jumlah lulusan sains terapan dan teknik tetap terbatas.

Dalam era persaingan berbasis teknologi dan inovasi, ketimpangan ini menjadi penghambat nyata bagi upaya peningkatan produktivitas.

Survei inovasi di Thailand menunjukkan bahwa hambatan utama bagi inovasi perusahaan adalah kurangnya personel berkualifikasi, tingginya biaya inovasi, dan terbatasnya akses informasi teknologi.

• Ketiga, Jebakan Pendapatan Menengah. Thailand resmi memasuki kategori negara berpendapatan menengah atas pada 2011, saat GNI per kapita menyentuh USD 4.210.

Namun bukannya melanjutkan laju menuju status negara berpendapatan tinggi, Thailand justru terjebak dengan GNI per kapita pada 2023 tercatat USD 7.180, dengan pertumbuhan yang kian melambat bahkan mencatatkan kontraksi pada 2023.

Akar masalahnya ada pada cara Thailand tumbuh selama ini.

Pertumbuhan tinggi era 1980-an dan 1990-an sebagian besar ditopang oleh peningkatan input modal dan tenaga kerja, bukan oleh peningkatan Total Factor Productivity (TFP) yang mencerminkan kemajuan teknologi dan inovasi.

Ketika input modal melemah pasca-krisis 1997 dan bonus demografi mulai menyusut, mesin pertumbuhan lama tak lagi cukup bertenaga.

Berbeda dengan Korea Selatan dan Taiwan yang berhasil naik kelas dari posisi serupa, sebagian besar perusahaan Thailand terutama UKM masih beroperasi di rantai nilai global tingkat rendah.

Sebanyak 59% produk perusahaan bermodal Thailand diproduksi sesuai spesifikasi dari pembeli eksternal, bukan berdasarkan desain dan merek sendiri.

Thailand kekurangan "massa kritis" perusahaan inovatif yang dapat menarik perekonomian keluar dari jebakan ini.

• Keempat, Tingginya Utang Rumah Tangga. Utang rumah tangga Thailand mencapai 16,44 triliun baht pada kuartal keempat 2025, mendorong rasio utang terhadap PDB naik ke 86,7%, memperkuat kekhawatiran bahwa kerapuhan finansial di sektor rumah tangga tetap menjadi hambatan serius bagi perekonomian yang lebih luas.

Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, jauh melampaui Malaysia yaitu sekitar 67% PDB maupun Singapura.

Yang mengkhawatirkan bukan sekadar besarannya, melainkan komposisinya yang semakin rentan.

Data menunjukkan bahwa banyak rumah tangga terus mengandalkan kredit untuk mendukung pengeluaran sehari-hari, karena pemulihan pendapatan masih tidak merata dan tidak mencukupi.

Risiko pembayaran utang yang dihadapi rumah tangga Thailand diperkirakan akan meningkat ke depannya, didorong oleh pasar tenaga kerja yang semakin rapuh, yakni tercermin dari meningkatnya tingkat pengangguran dan berlanjutnya penurunan jumlah orang yang bekerja serta tekanan inflasi dari situasi geopolitik Timur Tengah yang mendorong kenaikan biaya hidup.

Beban utang yang tinggi ini secara langsung menekan daya beli dan konsumsi rumah tangga, mengurangi kapasitas untuk menabung dan berinvestasi, serta memperlemah permintaan domestik yang seharusnya menjadi penyangga pertumbuhan.

• Kelima, Mandeknya Inovasi di Sektor Bernilai Tambah Tinggi. Thailand memang telah berhasil menempatkan dirinya dalam rantai produksi global dengan menjadi produsen otomotif ke-12 terbesar di dunia dan produsen *hard disk drive* terkemuka.

Namun posisi itu menyimpan kelemahan struktural yang dalam, yakni teknologi yang digunakan sebagian besar "dipinjam" dari perusahaan multinasional dan tidak menyebar ke perusahaan domestik.

Pengeluaran litbang (R&D) Thailand hanya sekitar 0,25% dari PDB. Angka tersebut jauh di bawah Malaysia (1,07%), China (1,98%), Singapura (2,10%), apalagi Korea Selatan (4,04%).

Paten yang didaftarkan sedikit, dan hubungan antara perguruan tinggi dengan sektor industri tetap lemah.

Sebagian besar penelitian bersifat konsultasi teknis jangka pendek, bukan kolaborasi inovasi jangka panjang yang menghasilkan produk baru.

Kondisi ini diperparah oleh kelemahan institusional. Lembaga riset pemerintah Thailand kerap dicirikan sebagai "jago di banyak hal tetapi tidak unggul di satu pun" atau dapat dikatakan terlalu banyak misi dengan sumber daya yang tersebar.

Sementara itu, kebijakan sains dan teknologi selama puluhan tahun terlalu berfokus pada peningkatan anggaran R&D sebagai indikator utama, alih-alih membangun kemampuan absorpsi teknologi, desain produk, dan rekayasa di tingkat perusahaan yang jauh lebih krusial bagi negara berkembang.

• Terakhir, Salah Urus Ekonomi. Di balik persoalan struktural tersebut, tata kelola ekonomi dan ketidakstabilan politik turut menjadi faktor yang memperparah kondisi Thailand.

Sejak 2006, Thailand telah mengalami dua kudeta militer (2006 dan 2014) serta serangkaian krisis politik yang berulang.

Ketidakpastian ini secara langsung menurunkan kepercayaan investor; investasi langsung dari AS dan Eropa, misalnya, anjlok tajam pascakudeta 2014.

Investasi dari Jepang pun stagnan sejak 2013.
Dalam konteks terbaru, instabilitas politik tetap berlanjut.

Perdana Menteri Srettha Thavisin dicopot oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024, diikuti oleh pencopotan Paetongtarn Shinawatra pada Agustus 2025.

Semakin banyak ketidakstabilan politik yang dialami Thailand, semakin berbahaya kondisinya, bukan hanya bagi kepercayaan investor, tetapi juga bagi kemampuan negara ini untuk mendorong reformasi struktural yang dibutuhkan untuk maju.

Di tingkat regulasi, Undang-Undang Bisnis Asing Thailand yang membatasi kepemilikan asing di 43 sektor jasa, termasuk pariwisata, perhotelan, dan berbagai layanan profesional pun juga menghambat masuknya investasi asing yang dibutuhkan untuk mendorong peningkatan industri.

Ironisnya, sektor jasa yang justru dibatasi ini adalah sektor prioritas dalam visi Thailand 4.0 dan Ignite Thailand.

Ketidakselarasan antara regulasi dan ambisi kebijakan ini mencerminkan salah urus yang struktural.

Di sisi lain, berbagai program pemerintah mulai dari Thailand 4.0 (2016), Model Ekonomi BCG (2021), hingga Ignite Thailand (2024) meskipun memiliki arah yang tepat, sering kali tidak berlanjut karena pergantian pemerintahan yang terlalu sering.

Investasi di industri prioritas pun masih mengecewakan; pertumbuhan investasi di sebagian besar sektor unggulan tetap lesu sejak pengumuman Thailand 4.0.

Pembelajaran Bagi Indonesia

Kisah Thailand adalah cermin yang berharga bagi Indonesia. Kedua negara memiliki kemiripan dalam lintasan pembangunan yaitu bertumpu pada investasi asing, ekspor manufaktur, dan kekayaan sumber daya alam.

Indonesia sendiri saat ini berada di persimpangan serupa yaitu berstatus negara berpendapatan menengah dan memiliki ambisi menjadi negara maju pada 2045.

Beberapa pembelajaran penting yang dapat dipetik dari pengalaman Thailand:

1. Jangan mengandalkan pertumbuhan semu. Pertumbuhan tinggi yang bertumpu pada input modal dan tenaga kerja murah bersifat sementara.

Indonesia perlu mendorong peningkatan total faktor produktivitas melalui inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

Hilirisasi industri yang sedang gencar didorong pemerintah adalah langkah yang benar, namun harus disertai dengan pengembangan kemampuan teknologi domestik yang nyata dan bukan sekadar mengolah bahan mentah untuk kemudian mengekspor produk setengah jadi.

2. Investasi SDM harus menjadi prioritas utama dan bukan sekadar slogan. Thailand gagal membangun tenaga kerja yang memiliki keterampilan relevan untuk ekonomi bernilai tambah tinggi.

Indonesia, yang masih menikmati bonus demografis, memiliki jendela kesempatan yang tidak akan terbuka selamanya.

Penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, peningkatan anggaran pendidikan di atas 5% PDB, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor swasta perlu menjadi agenda yang konsisten.

3. Waspadai jebakan utang rumah tangga. Utang rumah tangga Indonesia saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan Thailand.

Namun seiring dengan meningkatnya akses kredit konsumsi dan kemudahan pinjaman digital, Indonesia perlu menjaga agar utang rumah tangga tidak tumbuh melampaui kemampuan pembayaran, karena utang berlebih akan menekan konsumsi dan daya beli jangka panjang.

4. Inovasi pada sektor manufaktur. Inovasi pada sektor manufaktur, tentunya termasuk industri semikonduktor, yang merupakan salah satu sektor bernilai tambah tinggi adalah suatu keniscayaan.

Sehingga lembaga penelitian seperti perguruan tinggi dan BRIN mampu menghasilkan invensi dan inovasi khususnya di sektor manufaktur, bukan sekadar artikel.

Lembaga penelitian yang hanya menghasilkan artikel yang masuk ke jurnal top tier Scopus Q1 sekalipun, tapi minim invensi dan inovasi sebaiknya dipertanyakan keberadaannya.

Thailand adalah pengingat bahwa menjadi negara berpendapatan tinggi bukanlah kelanjutan alami dari pertumbuhan ekonomi biasa.

Ia membutuhkan transformasi yang disengaja, konsisten, dan berbasis pada penguatan kapasitas manusia serta inovasi.

Indonesia masih memiliki waktu dan peluang untuk belajar dari kesalahan tetangganya, asal tidak terlena oleh ilusi angka pertumbuhan yang tampak meyakinkan di permukaan.

*Peneliti senior dan pendiri Geoeconomics Assessment Institute of Nusantara (GAIN)

*Mahasiswa S2 Prodi Ekonomi Kelautan Tropika (EKT) IPB University