Oleh: Sugeng Budiharsono
POJOKSATU.id - Indonesia akhir-akhir ini diguncang dengan berbagai skandal kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, anggota dewan, wakil menteri, bahkan aparat penegak hukum.
Situasinya mengarah kepada negara dalam darurat korupsi. Kondisi diperparah dengan birokrasi dan tata kelola yang buruk, dan adanya premanisme.
Keadaan ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga menyebabkan ketidakefisienan ekonomi.
Ketidakefisienan ekonomi tersebut salah satunya tercermin dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Nilai ICOR Indonesia memiliki angka yang tertinggi bila dibandingkan dengan negara-negara utama di ASEAN. Pada tahun 2026 Indonesia mencapai 6,3–6,5.
Bandingkan dengan Malaysia yang ICOR-nya berkisar antara 4,4–4,5, Thailand 4,0–4,4, Vietnam 3,6–4,6, dan Filipina 3,6.
Artinya kalau Indonesia menginginkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar maka diperlukan rasio investasi terhadap Produk Domestik Buto (PDB) sebesar 50,4–52.
Baca Juga: Apakah Ikan Cupang Harus Pakai Filter? Ini Penjelasan dan Tips Perawatannya
Bandingkan dengan Filipina yang hanya memerlukan rasio investasi terhadap PDB-nya sekitar 28,8, sedangkan Vietnam memerlukan 28,8–36,8.
Rasio investasi terhadap PDB Indonesia pada tahun 2025 hanya sekitar 30-an. Maka pantas saja dengan ICOR sebesar 6,3, LPE Indonesia hanya di angka psikologis 5%.
Bila ICOR 4,0, maka pertumbuhan ekonomi dapat mendekati angka 8%, seperti yang diinginkan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Lap Dapur Bau Tengik? Ini Penyebab dan Cara Menghilangkannya dengan Mudah
Prabowo perlu melakukan pemberantasan korupsi, dan premanisme, dan perbaikan birokrasi dan tata kelola.
Itu merupakan game changer bagi perbaikan Indonesia untuk menjadi negara sejahtera yang berkeadilan, maju, dan bermartabat.
Barangkali Prabowo dapat meniru Presiden Nayib Bukele dari El Salvador yang dapat memberantas tindak kejahatan/kriminalitas dan korupsi dengan sangat signifikan dengan cara keras.
Saat ini Indonesia memerlukan cara-cara tersebut sebagai shock therapy, agar tindak korupsi, dan premanisme menurun drastis. Karena kondisi Indonesia mendekati darurat korupsi.
Kondisi El Salvador Sebelum Nayib Bukele
El Salvador sebelum dipimpin oleh Presiden Nayib Bukele, seorang warga keturunan negara Palestina, menganut hukum rimba.
Baca Juga: Netflix Ungkap Film Terpopuler Semester I 2026, Ini 5 Judul dengan Penonton Terbanyak
El Salvador sebelum dipimpinnya, dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia.
Akibat cengkeraman geng kriminal, seperti Mara Salvatrucha atau MS-13, yang menguasai wilayah, melakukan pemerasan, dan memicu tingginya angka pembunuhan.
Hal ini ditandai dengan: (1) Tingkat kriminalitas ekstrem. Pada tahun 2015–2018, angka pembunuhan mencapai 53–103 per 100.000 penduduk.
Baca Juga: Penderita Diabetes Boleh Makan Roti? Ini Pilihan Terbaik dan Jenis yang Sebaiknya Dihindari
Kekerasan antar geng dan pembunuhan massal sering terjadi, dan (2) krisis pemerasan, di mana geng-geng mendominasi kehidupan sehari-hari yang melakukan pemerasan kepada warga pelaku UMKM, sebagai pajak keamanan.
Negara El Salvador dikuasai oleh dua partai politik tradisional utama, FMLN dan ARENA, dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sistemik, dan sudah mengakar dari mulai pucuk pimpinan negara sampai tingkat bawah.
Tiga mantan presiden secara berturut-turut, yaitu Francisco Flores (1999–2004), Elias Antonio Saca (2004–2009), dan Mauricio Funes (2009–2014), terjerat kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang.
Baca Juga: CEK DISINI! 18 Bidang Studi Umum yang Dibuka pada Seleksi PPG Calon Guru 2026!
Sehingga menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap elit politik lama (Bertelsmann Stiftung, BTI 2026 Country Report).
El Salvador sudah jatuh tertimpa tangga. Kondisinya mengenaskan akibat tindak kejahatan dan korupsi, kegiatan ekonomi masyarakat praktis lumpuh.
LPE El Salvador pada kurun waktu 2015–2018, hanya berkisar antara 2,20%–2,50%. Dengan tingkat kemiskinan, berdasarkan garis kemiskinan nasional, mencapai angka sebesar 27,2%–45,2%.
Baca Juga: 13 Cara Agar Live Jualan di TikTok Rame, Penonton Makin Banyak dan Peluang Closing Naik
Aksi Nayib yang Dituduh Melanggar HAM
Nayib Bukele terpilih sebagai presiden El Salvador pada Juni 2019. Melihat negaranya seperti 'neraka dunia', dia bertekad membalikkan kondisi El Salvador.
Nayib Bukele memberantas kejahatan dengan kebijakan 'tangan besi' dengan memperlakukan status negara dalam keadaan darurat (Regimene de Exception).
Baca Juga: CIMB Niaga Buka Beasiswa 2026, Beri Bantuan Biaya Kuliah dan Pengembangan Diri bagi Mahasiswa
Kebijakan ini telah menurunkan angka kejahatan secara sangat signifikan. Tingkat pembunuhan menurun drastis menjadi 35 per 100.000 penduduk, dan pada tahun 2025 hanya sebesar 1,3 per 100.000 penduduk.
Namun kebijakan yang menjadikan negara El Salvador menjadi negara yang aman, dianggap oleh Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Ini memang menggelikan, harusnya kedua lembaga ini memfokuskan untuk mengurusi pelanggaran HAM super berat yang dilakukan penjajah Israel terhadap warga Gaza, negara Palestina.
Baca Juga: Job Fair Jakarta Timur 2026 Gratis untuk Umum, Cek Jadwal Online, Offline, dan Cara Mendaftarnya
Penjajah Israel telah melakukan genosida kepada bangsa Palestina. Atau memfokuskan kepada seratusan lebih siswi sekolah putri di Minab, Iran, yang dibunuh dalam serangan brutal AS dan Israel.
Kedua lembaga ini seperti berstandar ganda, itu memang tabiat dan wajah sesungguhnya dari Barat. Merekalah pelanggar HAM berat sesungguhnya sejak masa kolonialisasi di abad ke-15 sampai sekarang.
Koruptor dianggap oleh Nayib sebagai musuh negara, dan memperlakukan mereka dengan tangan besi seperti kepada para kriminal.
Mantan kepala negara yang telah melakukan tindak kejahatan korupsi pun, Antonio Saca dan Mauricio Funes, ditangkap dan dipenjara, penyitaan aset, pembangunan penjara khusus untuk menahan mereka, sehingga menyebabkan banyak mantan pejabat tinggi harus melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penegakan hukum.
Pemberantasan korupsi oleh Nayib telah membuahkan hasil, walau masih perlu kerja keras untuk memberantasnya sampai ke akarnya.
Pemberantasan kejahatan dan korupsi telah memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian.
Baca Juga: Nobar Piala Dunia 2026 Jadi Berkah UMKM Karawang, Omzet Bazar Tembus Rp1,19 Miliar dalam 19 Hari
Ekonomi masyarakat mulai menggeliat, investasi mulai mengalir, juga kondisi El Salvador yang aman menjadi penarik bagi wisatawan, sehingga dapat menggerakkan lagi perekonomian nasional.
LPE pada kurun waktu 2019–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Pada tahun 2019 ekonomi tumbuh sebesar 2,44%, namun pada masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 tumbuh -7,89%.
Baca Juga: Promo Hari Anak Nasional 2026! Anak Bisa Masuk Gratis ke Dufan, Atlantis, hingga Jakarta Bird Land
Tetapi pada tahun 2021 melonjak menjadi 11,9%, dan pada tahun 2025 mencapai 3,91%.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini mendorong penurunan angka kemiskinan. Pada kurun waktu 2019–2023, tingkat kemiskinan mencapai 24,2%–34,7%.
Pada tahun 2024–2025, pemerintah El Salvador terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui reformasi ekonomi, meski pada periode ini, fluktuasi iklim (seperti banjir) dan tantangan ekonomi global sedikit memperlambat laju penurunan.
Baca Juga: Ukuran Foto Produk TikTok Shop yang Benar, Bikin Katalog Lebih Profesional dan Menarik Pembeli
Ini merupakan prestasi yang mengagumkan dari Nayib Bukele dan rakyat El Salvador, walau mendapatkan banyak tuduhan miring dari HRW dan Amnesty International.
Indonesia Perlu Sosok Nayib Bukele?
Menghadapi kondisi Indonesia yang hampir mendekati darurat korupsi, dan premanisme, memang diperlukan sosok seperti Nayib Bukele.
Nayib Bukele bertindak tanpa ada rasa ewuh pakewuh kepada ketiga mantan kepala negara El Salvador, padahal mereka bukanlah nominasi finalis dari Corruption Reporting Project (OCCRP).
Nayib juga memandang para koruptor ini sebagai musuh negara yang harus diberantas.
Sebenarnya sosok Nayib Bukele ada pada Presiden Prabowo, sebagai seorang mantan jenderal militer, tentu memiliki sikap ketegasan, dan akan memberantas korupsi demi menyelamatkan Indonesia dari kehancuran.
Baca Juga: Strategi Kemendikdasmen Perkuat Mutu Guru SMK Melalui PPG Calon Guru 2026
Sehingga tidak perlu ada ewuh pakewuh kepada para pelaku tindak kejahatan korupsi ini, sekalipun kepada para pengusaha hitam walau oligarki sekalipun, mantan atasan, teman dekat, bahkan kepada saudaranya sekalipun.
Hal ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah saw menyatakan: "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya".
Namun sebagai politisi Presiden Prabowo sedang menghitung waktu yang tepat untuk memberantas kedua tindak kejahatan tersebut.
Baca Juga: 15 Bidang Studi Kejuruan yang Dibuka pada Seleksi PPG Calon Guru 2026
Karena pemberantasan korupsi dan premanisme harus sesegera mungkin tanpa pandang bulu, khususnya yang kelas kakap.
Rakyat akan 100% mendukung Presiden Prabowo. Pemberantasan kedua tindak kejahatan tersebut, juga harus dibarengi dengan perbaikan dan perampingan birokrasi, dan perbaikan tata kelola.
Karena hal tersebut merupakan game changer bagi perbaikan Indonesia untuk menjadi negara sejahtera yang berkeadilan, maju, menjadi super power ekonomi di tahun 2045, dan bermartabat.
*) Peneliti senior dan pendiri Geoeconomics Assessment Institute of Nusantara (GAIN)
